JAKARTA — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memecat selusin pengacara di Departemen Kehakiman yang terlibat dalam dua kasus pidana yang diajukan terhadap dirinya pada Senin lalu. Langkah ini diungkapkan oleh seorang pejabat yang menyebutkan bahwa Partai Republik berupaya untuk memperkuat kontrol mereka atas departemen tersebut.
Pemecatan tersebut terjadi setelah Penjabat Jaksa Agung James McHenry, yang ditunjuk oleh Trump, menilai bahwa pengacara-pengacara yang dipecat tidak dapat diandalkan untuk mendukung agenda Presiden.
“Tidak dapat dipercaya untuk melaksanakan agenda Presiden dengan setia karena peran penting mereka dalam mengadili Presiden,” kata seorang Pejabat di Departemen Kehakiman, dikutip dari Reuters, Senin (28/1/2025).
Baca juga Jadwal Kick Off Timnas Indonesia Vs Bahrain Setelah Solat Tarawih
Dari salinan surat pemberhentian yang dilihat Reuters, McHenry membenarkan pemecatan itu karena sesuai dengan konstitusi AS. Melihat Trump merupakan kepala eksekutif negara itu.
Para penasihat khusus Jack Smith yang memimpin dua penuntutan federal terhadap Trump dibatalkan departemen tersebut setelah pemilihannya November lalu. Smith juga mengundurkan diri dari departemen itu awal bulan ini.
Baca juga Terima Kunjungan Relawan Red Cross Norwegia, PJ Gubernur Safrizal: Semua Berkat Partisipasi Anda
Berita tentang pemecatan itu muncul pada hari yang sama ketika Ed Martin, jaksa penuntut federal terkemuka di Washington dan orang yang ditunjuk Trump, membuka tinjauan internal mengenai penggunaan tuduhan menghalangi kejahatan dalam penuntutan terhadap orang-orang yang dituduh mengambil bagian dalam pemilu 6 Januari 2021. Menurut Sumber yang tahu masalah ini.
Mahkamah Agung juga menaikkan batasan hukum atas pelanggaran tersebut dalam keputusan 6 – 3 tahun lalu, sehingga mendorong jaksa untuk membatalkan dakwaan dalam beberapa kasus tersebut.
Baca juga MUI Respons Rencana Serangga dan Ulat dalam Menu MBG, Selain Belalang Haram
Tindakan tersebut mencerminkan kesediaan pemerintahan Trump untuk menindaklanjuti ancaman pembalasan terhadap jaksa penuntut yang mengejar Trump dan para pendukungnya selama empat tahun masa jabatannya.
Trump dan sekutunya memandang Departemen Kehakiman memiliki kecurigaan yang mendalam setelah jaksa menuduh Trump melakukan kejahatan terkait keamanan nasional dan pemilu.
Akibatnya, langkah yang diambil pada Senin lalu terjadi setelah pemerintahan Trump menugaskan kembali 20 pejabat senior Departemen Kehakiman, termasuk Bradley Weinsheimer yang dikenal sebagai pejabat dengan etika yang tinggi, serta mantan Kepala Bagian Korupsi Publik, Corey Amundson.
Baca juga; Menteri P2MI Ikut Pantau Kasus 2 Warga Aceh ditembak Aparat Malaysia, 1 orang Tewas
Peran mereka memberikan nasihat kepada Jaksa Smith, untuk mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin lalu.
Langkah-langkah untuk mengguncang internal pekerja di Departemen Kehakiman telah terjadi sebelum Senat AS melakukan pemungutan suara terhadap calon Jaksa Agung pilihan Trump, Pam Bondi. Nominasi Bondi akan dipilih oleh panel Senat pada hari Rabu.
Baca juga Warga Gaza Berbondong-bondong Pulang ke Rumah Setelah Berhasil Lolos dari Penyanderaan
Sebelumnya, Smith, yang ditunjuk oleh mantan Jaksa Agung Merrick Garland, mengajukan kasus yang menuduh Trump secara ilegal menyimpan dokumen rahasia di klub sosialnya di Florida dan berusaha mengganggu sertifikasi pemilu 2020.
Trump mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan berpendapat bahwa kasus-kasus tersebut.
Smith membatalkan kedua kasus tersebut setelah Trump terpilih, dengan alasan kebijakan lamanya yang melarang penuntutan terhadap presiden yang sedang menjabat.
Banyak dari mereka yang menangani kasus Smith adalah jaksa penuntut umum korupsi dan keamanan nasional yang tetap berada di departemen tersebut ketika Smith menutup penyelidikannya awal bulan ini.[]
Sumber CNBC Indonesia
