JAKARTA – Penanews.co.id — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak terlalu sering memberikan pendapat mengenai urusan kementerian lain.
Ia menegaskan bahwa Purbaya sebaiknya mencurahkan perhatian penuh pada perumusan arah kebijakan ekonomi makro yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
““Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun sebagaimana dikutip dari situs resmi DPR RI, Selasa (14/10/2025).
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas komentar Purbaya terkait potensi pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika realisasi anggarannya tidak optimal.
Politikus Partai Golkar itu menyebut, pengalihan anggaran MBG yang tidak terserap harus dibahas bersama DPR RI.
Selain itu, Misbakhun juga mengkritik kebijakan Purbaya yang tiba-tiba menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68.
Menurutnya, Purbaya seharusnya berdialog dengan DPR RI terlebih dahulu sebelum meneken kebijakan tersebut.
“Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tutur Misbakhun.
Lebih lanjut, Misbakhun menyarankan Purbaya menahan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Bahkan, menurutnya, jika perlu PPN itu diturunkan dari 10 persen.
“Kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” tuturnya.
Siapa saja yang dikomentari Purbaya?
Diketahui, beberapa waktu lalu Purbaya sempat saling lempar komentar dengan pejabat tinggi negara lain. Di antaranya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.
Komentar itu di antaranya menyangkut distribusi subsidi energi dan pengelolaan anggaran MBG.[]
Sumber kompas.com
