Penulis : Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen
DUNIA tidak lagi berada dalam siklus krisis biasa, melainkan dalam fase turbulensi struktural yang panjang. Fragmentasi perdagangan, rivalitas teknologi, perang proksi, krisis energi, dan ketegangan mata uang membentuk apa yang oleh Ian Bremmer sebut sebagai “resesi geopolitik”, ketika kemampuan negara-negara besar untuk bekerja sama menurun, sementara risiko kolektif justru meningkat. Dalam konteks inilah kembalinya Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 menjadi peristiwa yang bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan konsolidasi arah baru nasionalisme Amerika.
Doktrin “America First 2.0” tampil lebih tegas, proteksionis, dan transaksional dibanding periode sebelumnya. Nasionalisme ekonomi kembali menjadi panglima. Tarif agresif, pembatasan ekspor teknologi strategis, serta insentif relokasi industri diarahkan untuk memperkuat basis produksi domestik Amerika. Kebijakan ini bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan alat politik luar negeri. Dalam kerangka itu, perdagangan menjadi arena kontestasi, bukan sekadar pertukaran komoditas.
Bagi Indonesia, konsekuensinya tidak sederhana. Sebagai negara dengan ekonomi terbuka dan ketergantungan pada ekspor komoditas serta manufaktur tertentu, eskalasi perang tarif berpotensi memicu limpahan produk ke pasar domestik dan menekan daya saing industri nasional. Target pertumbuhan dapat terhambat jika permintaan global melemah atau rantai pasok kembali terganggu. Dalam perspektif analisis intelijen, kebijakan proteksionis Washington juga berfungsi sebagai sinyal bahwa akses pasar tidak lagi netral, melainkan selektif dan berbasis kepentingan strategis.
Di sisi lain, pendekatan transaksional Trump terhadap sekutu tradisional memperlihatkan pergeseran paradigma. Tekanan kepada anggota NATO untuk meningkatkan kontribusi pertahanan, negosiasi keras dengan mitra Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, serta penegasan ulang strategi Indo-Pasifik untuk membendung pengaruh China menunjukkan bahwa solidaritas aliansi kini ditimbang dengan kalkulasi untung-rugi. Koalisi menjadi cair, kepentingan menjadi prioritas, dan multilateralisme kehilangan daya pikatnya.
Kebijakan luar negeri yang lebih keras juga tercermin dalam sikap terhadap rezim yang dianggap mengancam kepentingan Washington, termasuk tekanan terhadap pemerintahan Nicolás Maduro. Bahkan wacana pengambilalihan Greenland dari Denmark atas nama keamanan nasional memicu ketegangan diplomatik baru di Eropa. Di Timur Tengah, dukungan kuat kepada Israel tetap menjadi jangkar strategi regional Amerika. Semua itu menegaskan bahwa kepentingan vital, terutama dominasi dolar, keamanan energi, dan supremasi teknologi akan dipertahankan dengan segala instrumen.
Dalam lanskap demikian, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian strategis yang kompleks. Indonesia tidak lagi bergerak dalam ruang netral Perang Dingin, melainkan dalam konfigurasi multipolar yang penuh irisan kepentingan. Pilihan bergabung dengan BRICS per Januari 2025, misalnya, segera dibaca dalam spektrum rivalitas sistemik antara Amerika dan China. Agenda dedolarisasi yang menjadi salah satu wacana utama BRICS berpotensi dipersepsikan Washington sebagai tantangan terhadap kepentingan ekonomi dan finansialnya.
Antara Hedging dan Risiko Polarisasi
Dalam teori hubungan internasional, langkah Indonesia dapat dipahami sebagai strategi hedging, yaitu mendiversifikasi mitra untuk mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan. Secara rasional, pendekatan ini sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif yang telah lama menjadi doktrin Indonesia. Namun dalam praktiknya, persepsi sama pentingnya dengan niat.
Masalahnya bukan pada pilihan forum semata, melainkan pada orkestrasi kebijakan secara menyeluruh. Jika Amerika memandang dominasi dolar dan sistem keuangan global sebagai vital interest, maka setiap langkah yang dianggap menggerus posisi itu berpotensi memicu respons. Dalam logika intelijen, negara besar jarang bereaksi terhadap retorika, tetapi sangat sensitif terhadap perubahan struktur yang menyentuh kepentingan inti.
Situasi menjadi semakin rumit ketika Indonesia juga terlibat dalam inisiatif yang dipromosikan Washington, termasuk forum-forum kerja sama keamanan atau perdamaian. Di dalam negeri, langkah semacam itu mudah menimbulkan kritik karena dianggap menyimpang dari prinsip non-blok. Presiden berada dalam dilema klasik, yaitu menjaga stabilitas ekonomi melalui hubungan baik dengan Amerika, atau mempertahankan jarak simbolik demi konsistensi ideologis.
Di sinilah kualitas kepemimpinan strategis diuji. Politik luar negeri tidak boleh terjebak dalam reaksi spontan atau tekanan jangka pendek. Ia harus berbasis kalkulasi risiko, pembacaan intelijen yang akurat, dan konsistensi narasi. Indonesia tidak bisa sekadar menjadi arena perebutan pengaruh, apalagi “killing ground” rivalitas Barat dan Timur. Posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia serta potensi sumber daya menjadikan Indonesia relevan, tetapi relevansi tanpa daya tawar hanya akan memperbesar kerentanan.
Karena itu, fondasi kebijakan luar negeri tetap bertumpu pada kekuatan domestik. Nasionalisme ekonomi tidak cukup diwujudkan melalui retorika kedaulatan, melainkan melalui industrialisasi yang kompetitif, hilirisasi yang berkelanjutan, dan ketahanan pangan serta energi yang nyata. Tanpa basis ekonomi yang tangguh, diplomasi akan selalu berada dalam posisi defensif.
Dalam konteks global yang semakin transaksional, Indonesia harus mampu menempatkan diri sebagai penyeimbang kepentingan, bukan pelengkap strategi pihak lain. Bebas-aktif bukanlah sikap pasif, melainkan strategi aktif untuk memperluas ruang manuver. Artinya, setiap kemitraan, baik dengan Washington, Beijing, maupun forum seperti BRICS, harus diukur berdasarkan kontribusinya terhadap kepentingan nasional yang terdefinisi jelas.
Gelombang “America First 2.0” menunjukkan bahwa era konsensus global telah berakhir. Dunia bergerak menuju kompetisi terbuka yang sarat kalkulasi kekuatan. Bagi Prabowo, tantangannya bukan sekadar menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat atau memperluas jejaring dengan kekuatan baru, melainkan memastikan bahwa Indonesia tidak kehilangan otonomi strategisnya. Di tengah resesi geopolitik yang kian dalam, hanya negara dengan visi jernih, diplomasi presisi, dan fondasi ekonomi kokoh yang mampu bertahan tanpa terseret arus besar kekuatan dunia.[]
Direkomendasikan untuk anda baca 👇
