Hashim: 30 Persen Penduduk RI Belum Memiliki Rekening Bank
JAKARTA – Penanews.co.id — Pemerintah berencana memperluas akses layanan keuangan digital dengan menyediakan telepon genggam (HP) dan rekening digital bagi masyarakat. Melalui skema ini, penyaluran bantuan pemerintah ditargetkan dapat dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing penerima.
Rencana tersebut diungkapkan Hashim Djojohadikusumo, Board of Advisors Prasasti, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).
Hashim menyebutkan, setiap warga negara nantinya akan mendapatkan telepon genggam yang dilengkapi rekening digital. Sistem tersebut diharapkan mempermudah penyaluran dana bantuan sekaligus memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh perbankan.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” kata Hashim.
Ia menjelaskan, digitalisasi layanan keuangan tersebut juga ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam sistem keuangan formal.
Ke depan, penyaluran bantuan pemerintah direncanakan tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan melalui transfer langsung ke rekening digital penerima.
“Semua bantuan dari pemerintah tak lagi berbentuk tunai, tapi dikirim oleh Pak Juda (Wakil Menteri Keuangan Juda Agung) dan Kementerian Keuangan langsung ke masyarakat melalui ponsel mereka,” ujar Hashim.
30 Persen Penduduk Disebut Belum Memiliki Rekening Bank
Hashim mengatakan, salah satu alasan pemerintah mendorong program tersebut adalah masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan. Ia mengutip data Bank Dunia yang menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank.
“Menurut Bank Dunia, dan saya rasa pemerintah juga sepakat, sebanyak 30 persen penduduk kita tidak memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan,” tuturnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah disebut akan menggandeng perbankan guna membuka rekening secara gratis bagi masyarakat yang belum memiliki rekening.
Hashim mengungkapkan, rencana itu telah dibahas dalam rapat kabinet yang diikutinya. Dalam pembahasan tersebut, dua bank, yakni Bank Syariah dan Bank Rakyat, disebut mendapat tugas menyediakan rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.
“Saya menghadiri rapat kabinet yang memutuskan bahwa dua bank, Bank Syariah dan Bank Rakyat, diberi tugas untuk menyediakan rekening bank bagi 30 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening,” kata Hashim.
Pembukaan Rekening Ditargetkan Gratis
Menurut Hashim, biaya pembukaan rekening yang diperkirakan mencapai Rp50.000 akan digratiskan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Program tersebut disebut menyasar warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Rencana pembagian HP dan pembukaan rekening digital ini diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan, mempermudah penyaluran bantuan sosial, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Meski demikian, pelaksanaan program tersebut masih memerlukan kejelasan lebih lanjut, termasuk mekanisme distribusi perangkat, jadwal pelaksanaan, sumber pembiayaan, serta ketentuan teknis bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.
