TAWARAMOTO, JEPANG – Penanews.co.id – Pengalaman Jepang dalam membangun tata kelola pemerintahan modern, menciptakan lingkungan bersih, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi perhatian delegasi Indonesia dalam kunjungan pembelajaran ke Kantor Kota Tawaramoto, Jepang, 10 November 2026.
Delegasi Indonesia dipimpin Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.S., Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri. Dalam kegiatan tersebut, rombongan didampingi tiga orang perwakilan Koso Nippon.
Sebanyak 10 delegasi Indonesia dari unsur kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah turut mengikuti agenda studi banding tersebut. Kunjungan ini menjadi bagian dari program Public Review dalam kerangka Official Development Assistance (ODA) untuk Indonesia Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan oleh Japan Initiative, sebuah lembaga pemikir kebijakan yang berbasis di Tokyo.
Adapun komposisi delegasi Indonesia meliputi BSKDN Kementerian Dalam Negeri satu orang, BPSDM Kementerian Dalam Negeri dua orang, Kementerian Transmigrasi satu orang, Dinas PMD Provinsi Jawa Timur satu orang, Baperinda Kota Pekalongan satu orang, Baperinda Kabupaten Pringsewu satu orang, Baperinda Lampung Utara satu orang, serta Yayasan Nusantara Sejati dua orang.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi mendapatkan penjelasan langsung dari Wali Kota Tawaramoto, Toyomi Takatori. Rombongan juga meninjau fasilitas pengelolaan lingkungan, termasuk recycle corner atau area daur ulang yang menjadi salah satu fasilitas pendukung kebijakan pengelolaan sampah di kota tersebut.
Salah satu praktik menarik yang dipelajari adalah sistem pemilahan sampah menjadi 12 kategori berbeda. Sistem ini menggambarkan bagaimana pengelolaan sampah dibangun melalui kebijakan yang terstruktur, ketersediaan fasilitas, serta kedisiplinan masyarakat.
Bagi Indonesia, pengalaman tersebut menjadi referensi penting dalam memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik, terutama dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengurangan dan pemilahan sampah.
Demokrasi Partisipatif, Warga Tidak Hanya Menjadi Penonton
Hal menarik lainnya adalah bagaimana Pemerintah Kota Tawaramoto memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Wali Kota Toyomi Takatori menjelaskan penerapan resident council atau dewan warga yang anggotanya dipilih secara acak dari masyarakat. Dewan tersebut dilibatkan dalam pembahasan mengenai penataan fasilitas publik, termasuk menentukan fasilitas yang perlu dipertahankan maupun ditutup di lantai satu kantor kecamatan.
Hasil diskusi masyarakat kemudian disusun menjadi rekomendasi kepada pemerintah kota. Hampir seluruh rekomendasi tersebut diterima, termasuk pembangunan ruang pakai ulang (reuse), area daur ulang, serta kotak pengumpulan perangkat elektronik berukuran kecil.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak semestinya hanya menjadi urusan pemerintah. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, merumuskan kebutuhan, dan ikut menentukan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
Sistem pemilihan anggota secara acak juga dinilai membantu mengurangi potensi konflik kepentingan serta membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif.
Masyarakat Ikut Merancang Masa Depan Kota
Pemerintah Kota Tawaramoto bahkan melangkah lebih jauh dengan menerima proposal masyarakat mengenai visi dan arah pembangunan kecamatan untuk 10 tahun mendatang.
Aspirasi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan pembangunan kota. Praktik ini menunjukkan pentingnya membangun pemerintahan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga mampu merancang masa depan bersama warga.
Kunjungan pembelajaran yang dipimpin Dr. T.R. Fahsul Falah ini memberikan gambaran mengenai pentingnya inovasi kebijakan, kolaborasi kelembagaan, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Pengalaman Tawaramoto sekaligus memperlihatkan bahwa kota yang berkelanjutan tidak dibangun hanya melalui infrastruktur dan teknologi modern. Keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, konsistensi kebijakan, serta kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Pembelajaran dari Jepang tersebut menjadi referensi berharga bagi Indonesia untuk terus memperkuat strategi kebijakan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan foto: Wali Kota Tawaramoto, Toyomi Takatori (paling kanan), memberikan penjelasan kepada delegasi Indonesia di depan area daur ulang Kantor Kota Tawaramoto, Jepang, 10 November 2026.
