JAKARTA – Penanews.co.id – Kasus sengketa tanah di Kota Manado, Sulawesi Utara, memasuki babak baru. John Hamenda resmi mengadukan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan dana operasional sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dalam penanganan perkara tanah yang diklaim memiliki nilai aset sedikitnya Rp600 miliar.
Laporan disampaikan melalui penasihat hukumnya, DR. Santrawan Paparang, SH, MH, M.Kn., di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pengaduan itu telah diterima Propam Polri dengan bukti Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111201036.
Menurut pengakuan John Hamenda kepada tim kuasa hukumnya, dugaan permintaan uang tersebut bukan terjadi satu kali, melainkan disebut telah disampaikan beberapa kali dalam rangkaian komunikasi terkait penanganan perkara.
Santrawan mengatakan, dugaan tersebut bermula sekitar Agustus 2025 ketika kliennya menghadap Kombes Pol Suryadi untuk mempertanyakan perkembangan laporan polisi yang sedang ditangani.
Dalam pertemuan itu, menurut keterangan John, muncul dugaan permintaan dana operasional Rp5 miliar hingga Rp10 miliar agar perkara yang ditangani tidak dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
“Klien kami menyampaikan bahwa permintaan uang tersebut bukan hanya terjadi satu kali, melainkan menurut pengakuannya telah disampaikan beberapa kali. Ini menjadi substansi penting yang harus didalami oleh Propam,” kata Santrawan.
John mengaku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan uang dalam jumlah tersebut.
Setelah menceritakan persoalan itu kepada penasihat hukumnya, ia justru disarankan agar dugaan tersebut segera dilaporkan kepada Propam Mabes Polri.
Dugaan Permintaan Uang Dikaitkan dengan Terbitnya SP3
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah terbit surat penghentian penyidikan Nomor B/882/X/RES.1.9/2026/Dit Reskrimum tertanggal 20 Oktober 2026.
John menduga penerbitan SP3 tersebut berkaitan dengan tidak dipenuhinya permintaan uang yang sebelumnya disampaikan kepadanya.
Namun, dugaan hubungan antara permintaan uang dan penghentian penyidikan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif.
Santrawan meminta Propam tidak hanya memeriksa administrasi pengaduan, tetapi juga mendalami substansi laporan, kronologi komunikasi, serta dasar penerbitan SP3.
“Penegakan hukum tidak boleh dijadikan ruang transaksi. Jika benar terdapat permintaan uang untuk memengaruhi proses penyidikan, ini merupakan persoalan serius yang harus diusut sampai tuntas,” tegasnya.
Tanah 52.651 Meter Persegi Ditaksir Bernilai Rp600 Miliar
Sengketa yang dilaporkan John Hamenda berkaitan dengan dua bidang tanah di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.
John mengklaim memiliki tanah seluas total 52.651 meter persegi berdasarkan dua Sertifikat Hak Milik (SHM).
Rinciannya, SHM Nomor 3788 dengan luas 36.560 meter persegi dan SHM Nomor 3789 seluas 16.091 meter persegi.
Menurut pihak John, nilai tanah tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya Rp600 miliar.
Dalam kronologi yang disampaikan kepada aparat penegak hukum, John menyebut telah merencanakan pembangunan Mall Manado Square sejak 2003.
Ia juga mengaku menerima pembayaran panjar pembelian kios sebesar Rp41 miliar dalam hubungan bisnis dengan sejumlah pihak.
Persoalan kemudian berkembang menyangkut dokumen kesepakatan, pengikatan jual beli, hingga dugaan peralihan hak atas tanah yang menurut John dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.
Salah satu dokumen yang dipersoalkan adalah Akta Pelunasan atas Peralihan Hak Nomor 07 tertanggal 25 Oktober 2013. Dalam dokumen tersebut tercantum transaksi peralihan tanah dengan nilai yang disebut mencapai Rp50 miliar sebelum pengurangan pajak dan biaya lainnya.
Putusan Praperadilan Ikut Dipersoalkan
Tidak hanya soal dugaan permintaan uang, pihak John juga mempertanyakan dasar hukum penerbitan SP3.
Kuasa hukum merujuk Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado tertanggal 5 Maret 2025.
Menurut pihak pelapor, putusan tersebut menyatakan penghentian penyidikan sebelumnya tidak sah dan memerintahkan penyidikan dilanjutkan.
Mereka juga mengacu pada Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo tertanggal 1 September 2025 yang berkaitan dengan persoalan penyitaan dalam proses penyidikan.
Santrawan meminta Propam memeriksa apakah penerbitan SP3 tertanggal 20 Oktober 2026 telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
“Kami ingin semuanya dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai putusan praperadilan yang mempersoalkan tindakan penyidik justru ditafsirkan sebagai dasar untuk menghentikan perkara yang berbeda,” ujarnya.
Minta Kapolri Evaluasi Pejabat yang Dilaporkan
Usai menyerahkan pengaduan, Santrawan meminta Kapolri memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Ia mendesak Kadiv Propam, Karo Paminal Divpropam, dan Karo Wabprof Divpropam Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Pihaknya juga meminta agar pejabat yang dilaporkan dievaluasi jabatannya selama proses pemeriksaan berlangsung.
Apabila dugaan pelanggaran berat terbukti melalui proses pemeriksaan yang sah, Santrawan meminta agar dijatuhkan sanksi tegas hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai ketentuan.
Sementara itu, John Hamenda berharap pengaduannya tidak berhenti sebatas penerimaan administrasi.
“Saya berharap dalam kepemimpinan Bapak Kapolri benar-benar dilakukan bersih-bersih di internal Polri. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, harus diberikan sanksi PTDH. Jangan sampai tindakan oknum justru merugikan institusi Polri dan masyarakat,” ujar John.
John juga meminta agar penanganan laporan polisi yang dipersoalkannya diambil alih Bareskrim Mabes Polri demi menjamin objektivitas, transparansi, dan kepastian hukum.
Publik Tunggu Langkah Propam Mabes Polri
Diterimanya pengaduan John Hamenda kini menjadi perhatian terhadap mekanisme pengawasan internal Polri.
Ada sejumlah persoalan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan, mulai dari kebenaran dugaan permintaan uang Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, dugaan penyampaian permintaan secara berulang, hingga pertimbangan hukum di balik penerbitan SP3.
Publik tentu menunggu apakah seluruh laporan tersebut akan ditindaklanjuti secara transparan dan profesional.
Sebab, perkara ini bukan hanya menyangkut sengketa tanah dengan nilai ratusan miliar rupiah, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penegakan hukum.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Pejabat yang dilaporkan berhak memberikan klarifikasi dan pembelaan. Namun, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan juga wajib diperiksa secara objektif tanpa pandang bulu.
Keterangan Foto: John Hamenda bersama penasihat hukumnya, DR. Santrawan Paparang, seusai menyerahkan pengaduan ke Propam Mabes Polri terkait dugaan permintaan dana miliaran rupiah dalam penanganan sengketa tanah di Manado.[Rifqi/Ist]
