Partai Demokrat Usut Bantuan Hukum Gratis untuk Presiden capai Rp198 Milyar

by

JAKARTA – Penanews.co.id – Partai Demokrat Amerika Serikat mengatakan penyelidikan mereka telah mengungkapkan bahwa firma hukum Kirkland & Ellis memberikan setidaknya US $11,8 juta atau setara Rp198 miliar dalam bentuk jasa hukum gratis kepada pemerintahan Presiden Donald Trump.

Mengutip Al-Jazeera Jumat (20/11/2026) Pada hari Kamis, Perwakilan Jamie Raskin, Senator Richard Blumenthal, dan Senator Adam Schiff merilis sebuah pernyataan yang menyebutkan bukti-bukti tersebut sebagai “pemaksaan resmi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap firma hukum besar” oleh Trump.

Sejak Trump kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua, ia telah mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk melarang firma hukum tertentu menerima izin keamanan dan kontrak pemerintah.

Pemerintahannya juga mengancam firma hukum dengan investigasi diskriminasi di tempat kerja. Perintah dan penyelidikan tersebut telah menyebabkan beberapa firma hukum mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump, menawarkan layanan gratis senilai jutaan dolar.

“Kami baru-baru ini menerima informasi yang substansial dan sangat mengkhawatirkan bahwa kesepakatan korup ini jauh melampaui apa yang awalnya dipahami,” kata ketiga anggota Partai Demokrat itu dalam pernyataan tersebut, mengutip layanan senilai $11,8 juta.

Mereka kemudian meminta catatan dari sembilan firma hukum lainnya, dalam upaya untuk menentukan apakah mereka juga telah melakukan pekerjaan gratis atas nama pemerintahan Trump.

“Sejak April 2025, para anggota parlemen telah berulang kali menuntut jawaban tentang kesepakatan jutaan dolar yang mencurigakan antara sepuluh perusahaan tersebut dengan Presiden Trump,” bunyi pernyataan itu.

“Namun, hingga saat ini, sebagian besar perusahaan masih belum memberikan jawaban substantif atau menyerahkan satu pun dokumen yang relevan.”

Pergeseran tengah semester

Tiga anggota Partai Demokrat yang terlibat dalam pernyataan hari Kamis tersebut termasuk para anggota parlemen yang siap mengambil peran kepemimpinan dalam penyelidikan selama Kongres ke-120 mendatang.

Partai Demokrat memenangkan kendali atas kedua kamar Kongres dalam pemilihan paruh waktu 3 November.

Ingin kembali membaca artikel ini? Simpan untuk dibaca nanti.Menyimpan

Hal itu akan memberi partai tersebut kekuasaan atas kemampuan Kongres untuk mengawasi investigasi dan mengeluarkan surat panggilan. Kongres baru dijadwalkan akan dilantik pada tanggal 3 Januari.

Raskin saat ini adalah anggota senior Komite Kehakiman DPR. Sementara itu, Blumenthal adalah anggota senior Subkomite Tetap Investigasi Senat.

Schiff sendiri menjadi terkenal karena memimpin sidang pemakzulan pertama Trump pada tahun 2020, atas tuduhan bahwa presiden menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta bantuan Ukraina untuk upaya pemilihan kembali pertamanya. Trump sebelumnya telah menyerukan agar Schiff dituntut.

Ketiga anggota Partai Demokrat itu mengatakan mereka menerima informasi tentang layanan gratis Kirkland & Ellis untuk pemerintahan Trump dua hari setelah pemilihan paruh waktu.

Dilaporkan bahwa layanan senilai sekitar $4 juta ditawarkan kepada Departemen Perdagangan. Sebanyak $2,2 juta lainnya diberikan kepada Departemen Pertahanan, dan $1,6 juta dialokasikan untuk Layanan Pos AS.

Kirkland & Ellis juga dilaporkan memberikan layanan senilai $2 juta kepada US International Development Finance Corporation, sebuah lembaga yang menyediakan pinjaman dan bantuan pembangunan untuk proyek-proyek di luar negeri.

Partai Demokrat juga mengatakan bahwa $1,8 juta dialokasikan untuk “entitas investasi yang dinegosiasikan antara Pemerintahan Trump dan Jepang untuk menciptakan dana gelap sebesar $550 miliar”.[]