BANDA ACEH – Penanews.co.id – Bermula dari dilepasnya mantan kepala inspektorat Pemkot Banda Aceh berinisial FD (58) dan seorang mahasiswa berinisial AM (22) terduga pelanggaran Qanun Jinayat terkait cinta sesama jenis di Kota Banda Aceh karena ketidak kecukupan regulasi dalam penegakan Syariat Islam atas kasus itu. Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh (IKAMBA) menilai, persoalan tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi Qanun Hukum Jinayat agar ketentuan yang berlaku semakin mampu menjawab perkembangan persoalan hukum di tengah qmasyarakat.
Gagasan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Hukum Jinayat yang digelar IKAMBA di Aula Bapelkes, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Forum tersebut mempertemukan akademisi, ulama, praktisi media, budayawan, dan berbagai elemen masyarakat untuk membedah persoalan dari sudut pandang yang berbeda.
Diskusi tidak hanya menyoroti proses penanganan perkara yang melibatkan FD dan AM, tetapi juga mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana aturan yang tersedia telah mampu menjangkau berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat?
Moderator diskusi, Hasan dari Universitas Islam Negeri (UIN), menilai penyempurnaan qanun diperlukan ketika terdapat peristiwa yang unsur pidananya tidak dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengeluaran seseorang dari tahanan karena tidak terpenuhinya unsur hukum bukan berarti aparat sengaja membiarkan perkara tersebut, melainkan harus dipahami dalam kerangka kepastian hukum.
“Dibebaskan bukan karena memang mau dilepas, tetapi karena tidak ada pasal yang dapat dituntut,” demikian penjelasan Hasan dalam forum tersebut.
Ketua IKAMBA, Geubryal Al-Fattah Budian, mengatakan FGD ini juga dimaksudkan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hukum. Ia mengingatkan bahwa persoalan hukum tidak semestinya disikapi hanya dengan emosi atau penilaian sepihak, tetapi harus disertai pemahaman terhadap aturan dan proses yang berlaku.
“Saya harap masyarakat Banda Aceh bisa membuka lebih luas cakrawala hukumnya,” ujarnya.
Ryal berharap para pemangku kepentingan dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat mengenai dasar hukum suatu perkara, termasuk alasan ketika sebuah proses penanganan tidak dapat berlanjut hingga tahap pemidanaan.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan lembaga legislatif yang membidangi keistimewaan dan kekhususan Aceh serta Syariat Islam. Menurutnya, kehadiran unsur pembentuk kebijakan diperlukan agar diskusi mengenai penyempurnaan qanun dapat berlanjut menjadi pembahasan regulasi yang lebih konkret.
Dalam konteks tersebut, penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat menjadi perhatian bersama. Regulasi yang telah mengalami perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tetap memerlukan evaluasi berdasarkan dinamika penerapannya di lapangan.
Berbagai pandangan yang muncul dalam FGD memperlihatkan bahwa penguatan Syariat Islam tidak hanya berkaitan dengan ketegasan penindakan. Kepastian hukum, kecermatan aparat dalam menerapkan norma, perlindungan masyarakat, serta kejelasan aturan juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
IKAMBA berharap diskusi ini tidak berhenti sebagai respons terhadap polemik yang sedang berkembang. Masukan dari para narasumber dan peserta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Aceh, DPRA, serta pihak terkait dalam mengevaluasi dan menyempurnakan Qanun Hukum Jinayat.
Pada akhirnya, penguatan Syariat Islam membutuhkan regulasi yang jelas, penegakan yang berlandaskan hukum, dan masyarakat yang memahami aturan secara utuh. Dengan demikian, nilai-nilai syariat dapat ditegakkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.[]








