Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Rafly Rayhan Al Khajri. (Foto: Dok. Istimewa)
KOTA MALANG – Penanews.co.id Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya (UB) menyebutkan bahwa kontestasi politik yang sehat sudah tak mungkin terjadi lagi bila Jokowi terus menginfiltrasi proses demokrasi.
Tidak hanya itu, infiltrasi ini berpotensi membunuh demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, BEM UB menyebut ada upaya konsolidasi antar BEM untuk membuat sebuah gerakan turun ke jalan secara serentak.
“Maksa 3 periode gagal, 2 Paslon juga gagal, menang 1 putaran ketar-ketir. Sekarang sudah dipaksa mikir jabatannya akan tuntas sampai Bulan Oktober atau akan dipaksa turun lebih cepat karena suara reformasi kian santer,” tegas Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Rafly Rayhan Al Khajri, kepada detikJatim, Sabtu (03/02/2024).
Seperti yang diberitakan detikJatim, Rafly menegaskan bahwa konsolidasi akan berlangsung dalam waktu dekat. Konsolidasi ini akan berbuah aksi turun ke jalan jika Jokowi tetap mencederai demokrasi. Gerakan aksi serentak itu akan diberi slogan ‘Reformasi Jilid 2’.
“Hari ini kita juga sudah berkomunikasi dengan berbagai institusi BEM di beberapa daerah, termasuk Yogyakarta dan Jakarta. Kami berusaha mengkonsolidasikan teman-teman daerah untuk melakukan gerakan serentak nanti dengan slogan ‘Reformasi Jilid 2’,”sebutnya.
Sebelumnya, BEM UB merespons tanggapan Istana Negara mengenai pernyataan sikap dan kritik akademisi sejumlah kampus negeri di Indonesia terhadap Presiden Jokowi agar bertindak sesuai demokrasi.
Seperti diketahui, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap fenomena kritik dari akademisi adalah hal yang wajar jelang pemilu 2024. Ia juga menyinggung soal strategi politik partisan.
Menanggapi pernyataan Ari, Rafly Rayhan Al Kajri menilai bahwa pernyataan itu seperti suara sumbang dan apologetik yang berusaha menghindari framing bahwa Jokowi juga merupakan seorang partisan pasangan calon capres-cawapres tertentu.
“Istana lupa kalau Jokowi juga partisan. Pernyataan itu tidak lebih dari sekedar upaya penyangkalan Istana terhadap demokrasi yang telah dirusak oleh Jokowi,” kata Rafly.[]
Baca juga; Mahasiswa Gugat UU ke MK, Minta Caleg Terpilih Mundur Jika Ikut Pilkada
Baca juga; Berkas Kasus Firli Dikembalikan Lagi oleh Jaksa, Polda Metro Siap Lengkapi
Baca juga; Terabaikan dalam Pilpres 2024, Masyarakat Adat Kehilangan 2,57 Juta Hektare Wilayahnya Tahun Lalu
Baca juga; Takut dikasih Nilai Rendah Lagi, Prabowo Sebut Harus Lakukan Persiapan Matang Jelang Debat
Baca juga; PP Muhammadiyah Berharap Seruan dari Akademisi Perguruan Tinggi Direspons oleh Pemerintah dan KPU
