BANDA ACEH — Penanews.co.id — Dewan Kawasan Sabang (DKS) melakukan perombakan managemen pimpinan BPKS (Kepala dan Wakil Kepala).
Direktur Lembaga EDR Doktor Usman Lamreung kepada Penanews.co.id menyebutkan, penunjukan dan pergantian pimpinan managemen BPKS memang sudah harus dilakukan oleh Dewan Kawasan Sabang.
“Selama ini pimpinan masih berstatus Plt belum definitif yaitu Plt Martunis.”sebut Usman Lamreung
Kabarnya Pj Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) menunjuk Kepala BPKS baru adalah Iskandar Zulkarnain dan Wakil Kepala kabarnya salah satu pejabat internal BPKS.
Sepertinya penunjukan kepala dan wakil kepala BPKS yang baru tidak dilakukan secara terbuka, dan tidak melalui fit and proper test. “Kita sangat sayangkan dengan carut marut masalah internal managemen BPKS, DKS tidak melakukan evaluasi menyuluruh dan reformasi internal. Terkesan dalam penunjukan kepala dan wakil kepala lebih pada pertimbangan politik, rekomendasi orang dalam, bukan melalui penjaringan secara terbuka.”kata Doktor Ilmu Politik lulusan UGM ini.
Menurut Pengamat Politik dan Kebijakan Publik ini, BPKS saat ini butuh kepemimpinan yang handal, cakap dan mampu membangun komunikasi dengan Jakarta. Apalagi anggaran BPKS semakin berkurang dan memang membutuhkan sosok kepemimpinan managerial handal dan menjalankan amanah UU tentang tupoksi BPKS.
“Sepertinya Pj Gubernur sebagai Dewan Kawasan Sabang tidak mempertimbangkan dan reformasi internal managemen BPKS. Seharusnya sudah selayaknya melakukan reformasi managemen internal BPKS termasuk menganti Deputi dan Dewan Pengawas sebagai penyegaran internal. Apalagi selama beberapa bulan terakhir Plt Martunis sudah melakukan reformasi managemen internal, jangan sampai setelah ditinggalkan martunis, masalah internal kembali terjadi.”sebut Usman Lamreung
Usman Lamreung juga menyebutkan, BPKS semakin kesini semakin tidak punya kebermamfaatan pada masyarakat Sabang-Pulo Aceh secara khusus, amanah UU untuk membuka free port semakin tidak jelas. “Ironis lagi tahun ini BPKS hanya mengelola anggaran 65 Miliyar dan kabarnya lagi tahun 2025 hanya 53 milyar, gaji pegawai dan belanja lainnya sudah habis, mau bangun apa dengan anggaran sudah sangat sedikit. Makanya kita berharap ada kepala BPKS yang ditunjuk mampu membuat gebrakan.”pungkas Direktur Lembaga Emerate Development Research, DR.Usman Lamreung.[]
