JAKARTA – Penanews.co.id – Persoalan banjir, pendangkalan sungai, serta kebutuhan infrastruktur irigasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat Aceh tidak boleh berhenti sebatas aspirasi dalam kegiatan reses. Hal tersebut menjadi komitmen H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD) yang terus memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat hingga mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah pusat.
Komitmen itu dibuktikan Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Aceh II yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut dengan menemui Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, beserta sejumlah pejabat terkait di ruang kerja Dirjen SDA, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan kerja HRD ke Kabupaten Aceh Utara pada 3 November dan Kabupaten Pidie Jaya pada 4 November 2026. Dalam kesempatan itu, HRD membawa sejumlah persoalan mendesak yang disampaikan masyarakat, khususnya menyangkut pembangunan infrastruktur pengairan, penguatan bendung, pembangunan tanggul, serta normalisasi sungai.
Salah satu usulan prioritas yang disampaikan adalah pembangunan Irigasi Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara. Infrastruktur tersebut diproyeksikan dapat mengairi sekitar 1.700 hektare areal persawahan sehingga mampu mendukung produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Untuk mempercepat proses pembangunan, HRD mendorong agar anggaran penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dapat dialokasikan pada Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, kesiapan dokumen menjadi salah satu tahapan penting agar rencana pembangunan dapat diproses lebih lanjut.
Selain irigasi, HRD juga mengusulkan pembangunan tanggul atau tebing Sungai Krueng Sawang sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung Daerah Irigasi (D.I.) Jamuan. Untuk mendukung tahapan tersebut, ia meminta agar anggaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) dapat dialokasikan pada 2027.
Tidak hanya itu, HRD turut memperjuangkan pembangunan ground sill untuk memperkuat fungsi Bendung D.I. Jamuan yang saat ini sedang dibangun. Kebutuhan anggaran untuk pekerjaan tersebut diperkirakan mencapai Rp40 miliar, sementara dokumen perencanaannya telah tersedia.
Perhatian berikutnya diarahkan pada normalisasi Sungai Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara dan Sungai Krueng Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya. Kedua sungai tersebut membutuhkan penanganan berdasarkan kondisi teknis masing-masing, terutama untuk mengatasi sedimentasi dan pendangkalan yang berpotensi memperbesar risiko banjir serta mengancam permukiman dan lahan pertanian masyarakat.
“Semua aspirasi ini kami bawa langsung ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan ada infrastruktur yang harus diperkuat. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas,” ujar HRD
Ia menegaskan, pembangunan dan pembenahan infrastruktur sumber daya air tersebut juga harus menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir dan longsor November 2025.
Menurut HRD, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengendalian banjir, meningkatkan kapasitas infrastruktur pengairan, serta melakukan pembenahan sungai secara terencana agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen SDA Kementerian PU bersama jajaran menerima dan mencermati berbagai usulan yang disampaikan HRD. Pembahasan mencakup kebutuhan teknis, kesiapan dokumen perencanaan, serta tahapan yang diperlukan agar program-program tersebut dapat diproses melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran kementerian.
Sebagai Anggota DPR RI Komisi V sekaligus anggota Banggar DPR RI, HRD menegaskan akan terus mengawal usulan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan balai teknis terkait, termasuk memperjuangkan dukungan anggaran sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Bagi saya, ini bukan sekadar memperjuangkan proyek pembangunan. Di balik setiap usulan ada kepentingan dan harapan masyarakat. Kita ingin petani bisa menggarap sawah dengan ketersediaan air yang memadai, warga tidak lagi dihantui banjir, dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat. Karena itu, aspirasi masyarakat harus terus kita kawal sampai ada tindak lanjut nyata,” tegasnya.
HRD berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penanganan persoalan sumber daya air di Aceh. Dengan demikian, berbagai kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui reses maupun kunjungan lapangan tidak hanya menjadi catatan pertemuan, tetapi dapat diwujudkan melalui program pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[]
