BANDA ACEH — Penanews.co.id – Guna melindungi permukiman, fasilitas umum, dan lahan pertanian masyarakat pasca banjir di Kabupaten Bireuen, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh melakukan langkah penting, yakni pemulihan infrastruktur sumber daya air diwilayah kabupaten tersebut.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, saat wakil rakyat Bireun bersilaturahmi dengan Kepala BWS Sumatera I Aceh di Banda Aceh, Kamis (15/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas penanganan kerusakan sungai, rehabilitasi jaringan irigasi, serta upaya mengurangi risiko banjir yang dapat kembali mengancam aktivitas warga.
Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh merencanakan penanganan sungai secara terpadu dari hulu hingga hilir dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan tingkat risiko.
“Langkah ini diharapkan dapat mengarahkan pekerjaan pada lokasi yang paling membutuhkan perlindungan,”sebut Kepala BWS Sumatera I Aceh,
Sejumlah alur sungai mengalami pelebaran dan pendangkalan akibat banjir, disertai penumpukan pasir, kayu, dan batu yang terbawa arus.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatnya risiko terhadap permukiman, fasilitas umum, dan persawahan di sekitar sungai.
Untuk mengurangi dampaknya, direncanakan pembangunan sabo dam di hulu DAS Peusangan, khususnya wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, guna menahan material yang terbawa arus.
Sedangkan pembangunan kantong penangkap sedimen atau sand pocket di bagian hilir direncanakan untuk mengurangi penumpukan pasir dan pendangkalan sungai.
sda.pu.go.id juga merilis, penanganan juga mencakup perbaikan Bendung Pante Lhong, penguatan tebing sungai, serta pengerukan muara sesuai kebutuhan dan kondisi teknis.
Pelaksanaan pekerjaan akan diprioritaskan pada titik-titik yang membutuhkan perlindungan, terutama kawasan permukiman, sekolah, masjid, dan lahan persawahan. Penguatan tebing akan disesuaikan dengan desain teknis serta karakteristik sungai, dengan mempertimbangkan kondisi lahan di sepanjang aliran.
Koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRK, dan tokoh masyarakat diperlukan untuk membantu penyelesaian kendala di lapangan, termasuk apabila lokasi pekerjaan bersinggungan dengan lahan milik warga.
Jika terdapat kendala pada lokasi yang direncanakan, penyesuaian titik penanganan akan dikaji berdasarkan kelayakan teknis. Melalui pendekatan tersebut, penanganan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar sungai.
Selain penanganan sungai, rehabilitasi jaringan irigasi menjadi bagian penting dalam memulihkan layanan air bagi lahan pertanian yang terdampak banjir.
BWS Sumatera I Aceh menyebutkan, sejumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi telah mulai berjalan.
Pemerintah Kabupaten Bireuen juga dapat mengusulkan perbaikan daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui program Instruksi Presiden (Inpres) dengan mengajukan usulan melalui aplikasi SIPURI.
Usulan tersebut akan diverifikasi oleh BWS Sumatera I Aceh sebelum dilanjutkan ke tahap verifikasi pemerintah pusat. Program ini membuka peluang bagi daerah untuk memperbaiki bendung dan saluran irigasi agar kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Bagi kawasan persawahan tadah hujan yang belum memiliki jaringan irigasi, pemerintah daerah juga dapat mengusulkan pembangunan sumur bor melalui mekanisme yang tersedia.
Sebagai gambaran awal, satu titik sumur bor dapat direncanakan untuk melayani sekitar 20–25 hektare sawah, dengan tetap mempertimbangkan hasil verifikasi teknis dan ketersediaan sumber air.
Melalui koordinasi antara BWS Sumatera I Aceh, DPRK Bireuen, pemerintah daerah, dan masyarakat, penanganan dampak banjir serta pemulihan layanan irigasi diharapkan berjalan lebih terarah.
Upaya ini ditujukan untuk mengurangi risiko terhadap permukiman dan fasilitas umum sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian masyarakat.
Dengan penanganan berdasarkan skala prioritas, manfaat pembangunan infrastruktur sumber daya air diharapkan dapat dirasakan langsung oleh warga Bireuen.[]
