Skip to content
JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti keputusan Polri yang dianggap tidak serius dalam menanggulangi masalah internal, setelah beberapa polisi yang terlibat
Vonis Ringan Koruptor Timah Dinilai Nodai Semangat Pemberantasan Korupsi
JAKARTA – Mantan Ketua Komisi hukum DPR Pieter C Zulkifli menyebut, vonis ringan koruptor timah, Harvey Moeis, telah menodai semangat pemerintah dalam
DPP KAMPUD Harap Kerugian Negara 300 T Jadi Alasan Pokok Putusan Pidana pada Perkara Tipikor Komoditas Timah
BANDAR LAMPUNG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT)
Ini Tampang 2 Hakim MK Dissenting Opinion soal Hapus Presidential Threshold, ada Ipar Jokowi
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2024
3 Perwira Polisi Dipecat, 2 Demosi 8 Tahun di Kasus Pemerasan WN Malaysia Penonton DWP
JAKARTA – Kasus pemerasan terhadap penonton warga negara (WN) Malaysia saat konser Djakarta Warehouse Project (DWP) terus berlanjut. Sebanyak lima oknum polisi
MK Usulkan Rekayasa Konstitusi, Terlalu Banyak Calon Berpotensi Merusak Pilpres
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapuskan ketentuan Presidential Threshold 20% dalam pemilu. Meskipun demikian, MK menilai bahwa keberadaan terlalu banyak pasangan
MK Hapus Presidential Threshold 20%, Dua Hakim Dissenting Dpinion
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2024
Hakim PN Bireuen Tunda Vonis Terhadap Terdakwa “Money Politics”, Gegara ini
BIREUEN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bireuen menunda pembacaan vonis dalam perkara politik uang (money politics) yang melibatkan terdakwa Safriadi. Rencananya,
MK Putuskan Syarat Ambang Batas Calon Presiden 20% Inkonstitusional
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor
Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024 Digelar Pekan Depan, MK Terima 314 Permohonan
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 314 permohonan perselisihan hasil Pilkada (PHP) yang diajukan oleh sejumlah pihak terkait Pilkada 2024. Sidang
No More Posts Available.
No more pages to load.