SUKA MAKMUE – Penanews.co.id – Forum PPPK Universitas Teuku Umar (UTU) terus mengupayakan penyelesaian status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan eks Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) yang diangkat melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dengan dukungan dan restu Rektor UTU, Prof. Dr. Nyak Amir, aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui penyerahan dokumen permohonan alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam momentum kunjungan Presiden ke Kabupaten Nagan Raya, Rabu (11/11/2026).
Rektor UTU memberikan dukungan terhadap upaya Forum PPPK UTU dalam memperjuangkan kepastian status kepegawaian para dosen dan tenaga kependidikan eks PTNB. Sebagai bentuk dukungan tersebut, Rektor menugaskan Nurlian, S.Sos., M.Sos., Anggota Presidium Forum PPPK UTU, untuk menyerahkan dokumen permohonan kepada Presiden.
Rektor UTU, Prof. Dr. Nyak Amir, menyampaikan bahwa aspirasi dosen dan tenaga kependidikan eks PTNB perlu mendapat perhatian pemerintah karena menyangkut kepastian masa depan dan penghargaan terhadap pengabdian mereka dalam membangun perguruan tinggi negeri.
“Universitas Teuku Umar memberikan dukungan terhadap perjuangan Forum PPPK dalam menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah. Para dosen dan tenaga kependidikan tersebut merupakan bagian dari perjalanan dan pembangunan perguruan tinggi negeri. Kami berharap aspirasi yang disampaikan kepada Presiden dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi mereka,” ujar Rektor.
Sebagai perwakilan Forum PPPK UTU, Nurlian menjelaskan bahwa perjuangan alih status PPPK BAST PTNB menjadi PNS telah berlangsung cukup lama. Berbagai jalur komunikasi dan advokasi telah ditempuh, termasuk menyampaikan aspirasi kepada sejumlah lembaga dan instansi pemerintah. Forum bersama perwakilan dari 35 PTNB juga telah beberapa kali melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Namun, hingga kini, belum terdapat penyelesaian konkret atas tuntutan tersebut.
“Harapan kami, melalui penyampaian dokumen permohonan ini secara langsung kepada Bapak Presiden, suara dan aspirasi kami dapat didengar serta memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Permintaan kami hanya satu, yaitu pengalihan status PPPK BAST PTNB menjadi PNS melalui mekanisme hukum berupa diskresi Presiden, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Nurlian.
Ia menyebutkan, aspirasi tersebut mewakili 2.606 dosen dan tenaga kependidikan dari 35 PTNB di seluruh Indonesia. Menurutnya, persoalan yang mereka hadapi bukan sekadar perubahan status pekerjaan, melainkan menyangkut kepastian masa depan, perlindungan hak, dan pengakuan negara terhadap pengabdian mereka dalam membangun serta mengembangkan perguruan tinggi negeri.
Nurlian juga menyoroti persoalan keadilan dalam proses penegerian PTNB. Dalam proses tersebut, aset berupa tanah dan bangunan telah diserahkan kepada negara melalui mekanisme BAST. Sementara itu, dosen dan tenaga kependidikan yang tercantum dalam dokumen serah terima tersebut belum memperoleh kepastian status kepegawaian sebagaimana yang diharapkan.
“Padahal, kami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan institusi pendidikan tinggi tersebut. Kami berharap negara memberikan perhatian yang proporsional terhadap pengabdian dosen dan tenaga kependidikan yang telah menjadi bagian dari perjalanan perguruan tinggi negeri,” ujarnya.
Melalui dukungan Rektor UTU dan penyampaian dokumen kepada Presiden, Forum PPPK UTU berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penyelesaian yang berkeadilan bagi 2.606 dosen dan tenaga kependidikan eks PTNB. Bagi forum, kepastian status kepegawaian bukan hanya menyangkut masa depan para pegawai, tetapi juga penghargaan terhadap sumber daya manusia yang selama ini ikut membangun dan menjaga keberlanjutan pendidikan tinggi negeri di Indonesia.[utu.ac.id]
