TOKYO – Penanews.co.id – Delegasi Indonesia yang dipimpin Putra asal Aceh Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., Kepala Pusat 2 Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, melakukan kunjungan studi ke Jepang pada 8–14 November 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pengembangan metode evaluasi program publik berbasis partisipasi masyarakat.
Untuk diketahui Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si. adalah seorang birokrat senior asal Aceh yang berkarier di lingkungan pemerintahan daerah Aceh Selatan maupun pemerintah pusat. Nama lengkapnya dikenal sebagai Teuku Raja Fahsul Falah.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, delegasi Indonesia mengikuti pertemuan pemaparan hasil kerja sama Indonesia-Jepang di Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA), Tokyo, pada 12 November 2026.
Pertemuan ini membahas perkembangan penerapan metode kaji ulang program pemerintah atau Gyosei Jigyo Review, yang dikembangkan berdasarkan pengalaman Jepang dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan penggunaan anggaran publik.
Lembaga kajian kebijakan Jepang, Japan Initiative (Kōsō Nippon), bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Transmigrasi, dan organisasi masyarakat sipil Indonesia memaparkan hasil kerja sama yang telah berlangsung sekitar enam tahun dengan dukungan bantuan pembangunan resmi Jepang.
Metode tersebut dikenal di Jepang sebagai Jigyo Shiwake atau pemilahan program. Pendekatan ini memberikan perhatian terhadap efektivitas program, transparansi penggunaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam menilai manfaat kebijakan pemerintah.
Dalam perkembangannya, metode program review mulai diterapkan dan dikembangkan di Indonesia melalui BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Materi pembelajarannya juga telah diintegrasikan ke dalam kurikulum dan buku ajar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri serta dikembangkan untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Salah satu perkembangan penting adalah keberlanjutan penerapan program review dengan menggunakan anggaran negara Indonesia sendiri. Pemerintah juga memberikan dukungan langsung kepada sejumlah daerah untuk memperkuat kapasitas evaluasi kebijakan dan program pembangunan.
Daerah yang terlibat antara lain Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Pekalongan, Kota Palembang, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantul, Kabupaten Supiori, serta sejumlah desa.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Jepang turut menjelaskan pengalaman dan tantangan awal penerapan program review, khususnya dalam penyusunan instrumen evaluasi dan lembar kaji ulang.
Melalui pelaksanaan secara konsisten setiap tahun, siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan atau Plan-Do-Check-Act (PDCA) semakin berkembang dalam sistem pengelolaan program pemerintah.
Pihak Jepang berharap Indonesia dapat membangun model evaluasi sendiri sesuai karakteristik dan kebutuhan nasional. Kerja sama kedua negara juga diharapkan terus berkembang melalui pertukaran pengalaman dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Selama kunjungan di Jepang, delegasi Indonesia juga mempelajari penyelenggaraan program makan siang sekolah di Kota Adachi, Tokyo, serta pengelolaan koperasi pertanian di Kota Kawamoto, Prefektur Nara.
Kunjungan lapangan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami praktik pelayanan publik, pengelolaan program sosial, dan penguatan ekonomi lokal di Jepang sebagai bahan pembelajaran bagi pengembangan kebijakan di Indonesia.
Delegasi yang dipimpin Dr. T.R. Fahsul Falah tersebut beranggotakan sepuluh peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Transmigrasi, dan organisasi masyarakat sipil.
Selain ketua delegasi, peserta terdiri atas Hana Widuri Hasibuan, S.IP., M.Si., Kepala Bagian Keuangan BPSDM Kementerian Dalam Negeri; Chandra Varendra Yoga, S.Psi., MBA, Perencana Ahli Muda BPSDM Kementerian Dalam Negeri; Imam Fatkuroji, Kepala Bapperida Kabupaten Pringsewu; Budi Sarwoto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur; serta Dewi Setiyawati, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lampung Utara.
Turut bergabung Sevina Mahardini, Kepala Bidang Rida Bapperida Kota Pekalongan; Jeffri Anthone Sapulette dari Kementerian Transmigrasi; serta Imanuel Djahi dan Damayanti Siregar dari Yayasan Nusantara Sejati (YNS).
Pertemuan di Kementerian Luar Negeri Jepang turut dihadiri Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional MOFA, Imafuku Takao, serta Direktur Urusan Kerja Sama NGO, Iwakami Kenzo.
Melalui kegiatan ini, delegasi Indonesia diharapkan memperoleh perspektif dan pengalaman yang dapat dikembangkan dalam memperkuat sistem evaluasi kebijakan nasional.
Kerja sama Indonesia-Jepang tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif, dengan menempatkan kebutuhan serta manfaat bagi masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam setiap program pembangunan.
