Skip to content
BANDA ACEH – Penanews.co.id – Gerbong mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh kembali bergerak. Pada Senin, 20 April 2026, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal, secara resmi mengukuhkan lima pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dalam sebuah upacara pengambilan sumpah jabatan.
Acara pelantikan yang berlangsung khidmat ini digelarbdi Aula Lantai IV Gedung Mawardi Nurdin, Kompleks Balai Kota Banda Aceh, dan turut disaksikan oleh jajaran unsur pimpinan daerah serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemko Banda Aceh.
Dalam arahannya, Illiza menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat tersebut bukan sekadar hasil penunjukan, melainkan melalui proses seleksi terbuka yang mengedepankan kompetensi dan integritas.
Menurutnya, hal tersebut menjadi dasar legitimasi yang kuat sekaligus menghadirkan ekspektasi besar yang harus diwujudkan melalui kinerja yang nyata, profesional, dan berorientasi pada hasil.
“Di titik ini, saudara tidak lagi hanya menjalankan, tetapi juga menentukan. Keputusan yang diambil akan memengaruhi kualitas pelayanan, efektivitas pembangunan, dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan birokrasi saat ini terletak pada konsistensi pelaksanaan program, kecepatan dalam merespons, serta kemampuan untuk bekerja secara terpadu. Masyarakat, kata dia, menilai pemerintah dari pelayanan yang dirasakan, bukan sekadar dokumen perencanaan.
“Masyarakat tidak menilai kita dari dokumen yang kita susun, tetapi dari pelayanan yang mereka rasakan. Di era saat ini, lambat berarti tertinggal,” tegasnya.
Illiza juga menyoroti pentingnya peran pejabat pada sektor-sektor strategis, mulai dari pelayanan publik, pembangunan, ekonomi, hingga sosial dan tata kelola pemerintahan. Ia menekankan kecepatan layanan, kualitas pembangunan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat, serta integritas dalam pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong terwujudnya konsep “Kota Kolaborasi”, di mana seluruh perangkat daerah bekerja secara sinergis dan saling terhubung. “Tidak ada lagi ruang untuk bekerja sendiri-sendiri. Yang kita butuhkan adalah sinergi nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar penghargaan. Amanah tersebut akan diuji oleh berbagai tantangan, termasuk tekanan dan keterbatasan.
“Jabatan bukanlah penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Hari ini bukan titik akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” tegas Illiza
Sebagai daerah yang menjunjung nilai-nilai syariat Islam, ia menegaskan bahwa prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan.
Kelima pejabat yang dilantik disebut memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, pembangunan, ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan. Wali Kota juga menuntut kinerja yang cepat, berkualitas, berkelanjutan, serta menjunjung tinggi integritas tanpa kompromi.
“Kota ini tidak menunggu kita siap, tetapi menuntut kita untuk bekerja. Masa depan Banda Aceh ditentukan oleh kemampuan kita untuk berjalan bersama dan saling menguatkan,” pungkasnya.
Adapun lima pejabat yang dilantik yakni:
1. Ir. Muhammad Zubir, S.Si.T., M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik)
2. Mohd Ichsan, SSTP, M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3. Dedy Fahrian, ST, MT sebagai Kepala Bappeda
4. Ir. Rulli Syahreza, ST, MT sebagai Kepala Dinas PUPR
5. Hendra Gunawan, S.Hut sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
