JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan terkait dengan peran kementeriannya dalam mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). menurutnya masih ada sekitar 2.086 hektare lahan IKN yang belum tuntas.
AHY mengatakan, kementerian/lembaga (KL) memberikan dukungan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kementeriannya sendiri banyak berperan dalam tahap awalnya yaitu penyiapan lahan pembangunan IKN.
Hal ini disampaikannya merespons tentang keluhan sejumlah investor yang diterima Presiden Joko Widodo menyangkut percepatan investasi di sana.
“Dari 36.000 hektare yang sudah disiapkan untuk IKN, ada sekitar 2.086 hektare masih ada sedikit bermasalah, karena masyarakat masih duduki atau miliki pada sejumlah bidang. Tidak semua, hanya sebagian yang tentunya kami atensi,” kata AHY ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024), lansir detikfinance.
Di samping itu, menurutnya prinsip dasar pembangunan ialah bagaimana agar pembangunan berjalan baik tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi masyarakat yang tinggal di lokasi. Namun menyangkut persoalan sosial hingga ganti rugi, ditangani oleh KL lain, termasuk Otorita IKN sendiri.
Untuk tahapan awalnya, pemerintah sendiri berfokus untuk pembangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Meski begitu, secara parel juga berjalan penyialan lahan kawasan pendukung seperti kawasan transportasi hingga jalan bebas hambatan.
“Kami ATR/BPN memberikan dukungan penuh agar lahan harus disiapkan bisa statusnya clear and clean. ATR/BPN hanya bisa mengeluarkan surat sertifikat yang clear, clean, setelah semua hal tadi sudah bisa diselesaikan,” jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, mulanya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menceritakan tentang Presiden Joko Widodo yang menerima keluhan dari para investor. Hal ini membuat Jokowi mengumpulkan jajarannya untuk membahas hal tersebut.
“Beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang percepatan investasi di IKN,” kata Basuki ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).
Basuki mengatakan ada dua hal yang diarahkan Jokowi untuk kesiapan lahan dalam rangka percepatan investasi. Arahan pertama adalah untuk mempercepat investasi, Jokowi meminta adanya pihak khusus yang mengawal investasi, dia juga meminta ada pihak yang menjadi koordinator khusus atau PIC bagi investor.
“Kedua lahan bagi investor agar segera ditetapkan statusnya, kemudian juga tadi sarannya dari bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh bapak presiden itu (investor) beli. Jadi tanahnya dijual harganya ditetapkan oleh Otorita, asal tidak melanggar aturan itu juga kalimatnya beliau,” papar Basuki.
Kemudian, soal lahan di IKN, Basuki bilang Jokowi mengarahkan agar lahan segera ditetapkan statusnya. Kemudian, lahan-lahan tadi harus bisa diperjualbelikan. Soal harganya akan ditetapkan oleh Otorita IKN, pungkasnya.[]
Baca juga; Ketua DPRK Banda Aceh Ajak Santri Daurah Tahfidz Baitusshalihin Gapai Kemuliaan dengan Alqur’an
Baca juga; Kejari Aceh Barat periksa satu ASN dan dua THL terkait dugaan korupsi pajak
Baca juga; Kisah Bullying yang Dialami Nabi Yusuf di Masa Kecil dalam Al-Quran
Baca juga; Mendagri Lantik Bustami Sebagai Pj. Gubernur Aceh
