BANDA ACEH – Penanews.co.id – Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, menilai Istana perlu mengambil langkah taktis dengan menonaktifkan sementara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), Muhammad Qodari dalam merespons berbagai tuntutan mahasiswa yang marak disuarakan melalui aksi demonstrasi belakangan ini
Jamiluddin menegaskan bahwa kebijakan tersebut penting diambil guna mencegah komunikasi publik pemerintah semakin memperkeruh suasana, sekaligus demi memuluskan jalan bagi dialog yang lebih sehat dan konstruktif.
Pernyataan itu disampaikan menyusul respons Qodari yang menolak tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Demonstrasi akan terus membesar bila pemerintah meresponnya terlalu hitam putih,” kata Jamiluddin dikutip dari Suara.com, Sabtu (20/6/2026).
Saat itu, Qadari menegaskan program tersebut tidak bisa dihentikan karena merupakan janji Presiden Prabowo Subianto saat kampanye dan dinilai telah memberi manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, jawaban yang disampaikan Qodari tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat yang bertugas membangun komunikasi pemerintah dengan publik. Karena jawabannya dinilai justru menutup komunikasi publik.
Jamiluddin menilai respons tersebut memberi kesan bahwa pemerintah ingin mempertahankan posisinya tanpa membuka ruang pembicaraan lebih lanjut dengan mahasiswa.
“Kalau sudah berpikir menang kalah, itu sama saja sudah menutup ruang lobi dan negosiasi,” katanya.
Ia menilai sikap yang terlalu tegas menolak tuntutan mahasiswa justru berpotensi membuat aksi demonstrasi semakin meluas.
Bahkan, menurutnya, mahasiswa bisa semakin mengintensifkan gerakan mereka karena merasa aspirasinya tidak didengar.
“Respon Qodari itu akan semakin membuat mahasiswa bertahan pada tuntutannya. Bahkan bisa saja mahasiswa akan semakin mengintensifkan tuntutannya dengan jumlah mahasiswa yang terus membesar,” kata Jamiluddin.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas merespons tuntutan mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat secara lebih terbuka, dialogis, dan empatik.
Menurut Jamiluddin, tim tersebut sebaiknya diisi oleh pakar komunikasi, politik, psikologi, sosiologi, dan budaya agar mampu memetakan tuntutan yang berkembang di masyarakat sekaligus merumuskan respons yang tepat.
“Sebelum hal itu terjadi, pemerintah perlu mengistirahatkan Qadari dalam merespon tuntutan mahasiswa,” ujarnya.
Selain menyampaikan komunikasi kepada publik, tim tersebut juga diharapkan dapat membuka dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Ia menilai pendekatan yang lebih terbuka dan empatik dapat membantu meredakan aksi demonstrasi karena masyarakat merasa didengar dan aspirasinya mendapat respons dari pemerintah.
“Semua respons dan dialog yang dilakukan tim seharusnya diikuti oleh kebijakan yang selaras dengan tuntutan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa,” kata Jamiluddin.
