Janji Dituntaskan Dasco: Ketika Jabatan Dipertaruhkan, Komitmen Kepada Rakyat Dibuktikan

by

JAKARTA – Penenews.co.id – NARAYA, organisasi masyarakat nasional independen, memberikan apresiasi terhadap keberanian dan komitmen Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang selama bertahun-tahun menjadi tuntutan publik.

Komitmen Dasco untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026, bahkan disertai kesiapan mengundurkan diri apabila target tersebut tidak tercapai, merupakan bentuk pertanggungjawaban politik yang patut mendapatkan perhatian publik.

Ketua Umum NARAYA, KRAy Intan Dewi Rumbinang, S.E., S.H., M.H., CPLA, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk keberanian politik yang patut diapresiasi, sekaligus menjadi ukuran nyata terhadap integritas dan tanggung jawab seorang pemimpin.

“Keberanian mempertaruhkan jabatan bukanlah pernyataan politik biasa. Itu adalah pertaruhan integritas di hadapan rakyat. Ketika seorang pemimpin berani menjadikan jabatannya sebagai jaminan atas komitmennya, maka rakyat berhak menagih pembuktiannya,” tegas Intan.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar piawai membangun narasi, tetapi memiliki keberanian mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan bangsa.

“Janji Dituntaskan Dasco harus menjadi simbol bahwa politik bukan sekadar seni berbicara, melainkan keberanian mempertanggungjawabkan setiap perkataan melalui tindakan nyata,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum NARAYA, Krismansyah Nasution, S.H., CPLA menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak dalam memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Negara tidak boleh terus-menerus kalah dari para koruptor. Tidak cukup hanya menghukum pelakunya, sementara aset hasil kejahatan tetap dapat dinikmati. Hukum harus mampu mengejar, merampas, dan mengembalikan kekayaan hasil kejahatan untuk kepentingan negara dan rakyat.”

Krismansyah juga mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset tidak tersandera oleh kepentingan politik ataupun kompromi yang melemahkan substansi pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal NARAYA, Muhammad Afgan Ababil, S.H., menyampaikan bahwa keberanian Dasco menetapkan tenggat waktu dan menyatakan kesediaan mundur harus menjadi standar baru akuntabilitas pejabat publik.

“Rakyat sudah terlalu sering mendengar janji. Yang dibutuhkan hari ini adalah kepastian, keberanian, dan hasil. Jabatan publik bukan tempat berlindung dari tanggung jawab, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.”

Wakil Sekretaris Jenderal NARAYA, Hanum Mutiari, menambahkan bahwa masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal proses legislasi secara kritis dan konstruktif.

Menurutnya, dukungan terhadap komitmen pimpinan DPR tidak boleh dimaknai sebagai dukungan tanpa syarat.
“Apresiasi harus berjalan beriringan dengan pengawasan. Kita mendukung keberanian politik, tetapi tetap menuntut hasil yang nyata, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.”

Di sisi lain, Bendahara Umum NARAYA, Teuku Ilham Syah, S.E., menyoroti pentingnya UU Perampasan Aset dalam memperkuat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

“Setiap rupiah kekayaan negara yang dirampas melalui praktik korupsi sesungguhnya merupakan hak rakyat yang hilang. Karena itu, pengembalian aset bukan sekadar persoalan penegakan hukum, melainkan juga menyangkut keadilan ekonomi dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat.”

Lebih lanjut, Ketua Umum NARAYA menegaskan bahwa komitmen Dasco harus menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Jangan sampai politik hanya menjadi panggung bagi mereka yang paling keras berteriak tentang pemberantasan korupsi, tetapi kehilangan keberanian ketika tiba saatnya mengambil keputusan. Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan politik. Rakyat membutuhkan penyelesaian.” Ujar Intan.

NARAYA juga mengingatkan seluruh kekuatan politik di parlemen agar tidak menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai alat tawar-menawar kepentingan.

Undang-undang tersebut harus dirumuskan secara kuat dan berkeadilan, dengan tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta mekanisme pengawasan yang mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Menutup pernyataannya, Intan menegaskan bahwa keberanian politik harus dibuktikan melalui konsistensi antara komitmen dan hasil.

“Sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling gaduh membangun opini. Sejarah akan mencatat siapa yang berani mengambil tanggung jawab dan menuntaskan pekerjaan besar bagi bangsanya.”

“Janji politik harus ditagih, komitmen harus diuji, dan ketika janji benar-benar dituntaskan, keberhasilan itu wajib diakui secara objektif.
Inilah politik yang dibutuhkan Indonesia: politik keberanian, tanggung jawab, dan pembuktian.”

NARAYA menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat pemberantasan korupsi, serta mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.[]