BANDA ACEH – Penanews.co.id – Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin, menghadapi tuntutan hukuman penjara seumur hidup. Keduanya dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kota Bima.
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Syahrurrahman, dalam sidang perkara narkotika yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bima, Kamis (12/11/2026).
Dalam persidangan itu, jaksa secara tegas meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada kedua terdakwa.
“Tuntutan pidana penjara seumur hidup,” ujar Syahrurrahman dikutip Penanews.co.id dari detikbali.
Kepada kedua terdakwa tersebut selain penjara seumur hidup, JPU juga menuntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak ada uang tunai, akan disita aset (harta) berharga yang nilainya setara Rp 1 miliar.
“Jika tak bisa dipenuhi, akan diganti dengan penjara selama 190 hari,” ucap Syahrurrahman.
Selama persidangan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat permukafatan jahat mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kota Bima secara bersama-sama. Perbuatan para terdakwa terencana dan terorganisasi.
“Tidak ada yang meringankan bagi kedua terdakwa ini,” jelasnya.
Khusus tuntutan terhadap Didik, JPU menilai perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Asta Cita yang dicanangkan Presiden. Selain itu, jabatan Didik sebagai anggota Polri juga bertentangan dengan kewajibannya kepada negara yang seharusnya melindungi masyarakat.
“Selama persidangan, terdakwa Didik tidak mengakui perbuatannya dan tidak kooperatif,” ungkap Syahrurrahman.
Selain Didik dan Koh Erwin, JPU juga menuntut penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar terhadap Abdul Hamid alias Boy Dara dan Akhsan. Kedua terdakwa adalah kaki tangan sekaligus bandar sabu jaringan Koh Erwin.
“Perkara para terdakwa ini terpisah. Tapi tuntutan mereka sama, yakni penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar,” jelasnya.
Sementara Ketua Majelis Hakim PN Bima, Rifai mengakui para terdakwa bisa melakukan pembelaan atas tuntutan JPU. Majelis Hakim memberikan waktu selama satu minggu kepada para terdakwa dan penasihat hukumnya.
“Agenda sidang pekan depan yakni pembacaan vonis terhadap para terdakwa,” tandasnya.[]
