MEUREUDU – Penaneww.co.id – Kabut ketidakpastian menyelimuti pengelolaan dana penanggulangan bencana di Kabupaten Pidie Jaya (Pijay). Bukannya mereda, polemik ini justru kian membara setelah Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengoreksi bahwa total anggaran yang dikelola pemerintah sebenarnya mencapai Rp38 miliar, bukan Rp36 miliar seperti yang ramai diperbincangkan publik.
“Pemerintah bukan mengelola Rp36 miliar, tetapi sekitar Rp38 miliar,” tegas Hasan Basri, Rabu (15/7).
Koreksi angka di tengah jalan ini langsung memicu gelombang pertanyaan baru di masyarakat. Di saat Aliansi Pemuda Pidie Jaya gencar menuntut transparansi, munculnya “selisih gaib” sebesar Rp2 miliar yang belum dipertanggungjawabkan secara rinci ini kian menyudutkan kredibilitas pemerintah daerah.
Sebelumnya, Aliansi Pemuda Pidie Jaya telah melayangkan surat resmi kepada Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya yang meminta pemerintah membuka dokumen penggunaan anggaran penanggulangan bencana secara menyeluruh. Permintaan itu meliputi sumber anggaran, perencanaan kegiatan, alokasi belanja, pelaksanaan program, hingga realisasi penggunaan dana.
Ketua Aliansi Pemuda Pidie Jaya, Muhammad Rizha, menilai perubahan angka tersebut semakin memperkuat alasan masyarakat untuk meminta transparansi yang lebih terbuka.
Menurutnya, jika benar total anggaran yang dikelola mencapai sekitar Rp38 miliar, maka pemerintah daerah perlu menjelaskan secara rinci asal-usul anggaran tersebut, termasuk perbedaan dengan angka Rp36 miliar yang selama ini diketahui publik.
Sorotan masyarakat kini tidak lagi hanya tertuju pada besaran anggaran, tetapi juga pada keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah. Publik menilai penjelasan berupa pernyataan lisan saja belum cukup untuk mengakhiri polemik yang berkembang. Yang dibutuhkan adalah penyampaian data dan dokumen resmi yang dapat diakses serta diverifikasi oleh masyarakat.
Di tengah masih banyaknya kebutuhan pemulihan pascabencana yang dirasakan warga terdampak, perbedaan angka Rp2 miliar dianggap bukan persoalan kecil. Karena itu, tuntutan transparansi dinilai sebagai langkah wajar untuk memastikan setiap rupiah anggaran penanggulangan bencana digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diturunkan Waspada.id, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum menyampaikan rincian resmi mengenai komposisi anggaran sekitar Rp38 miliar yang disebutkan oleh Wakil Bupati.
Masyarakat kini menunggu penjelasan lengkap yang disertai dokumen pendukung agar polemik anggaran bencana tidak terus berkembang menjadi tanda tanya publik. Jika diinginkan lebih tajam ala investigatif media nasional, narasi dapat diarahkan pada pertanyaan publik mengenai asal-usul selisih Rp2 miliar dan keterbukaan dokumen anggaran tanpa mengurangi prinsip keberimbangan berita.[]
Sumber Waspada.id
