KESEPAKATAN bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi di Istana Merdeka membuka koridor maritim baru yang menghubungkan Pelabuhan Sabang di Aceh langsung dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Langkah geopolitik yang besar ini meletakkan bola panas tepat di halaman depan beranda Serambi Mekah.
Ketika Jakarta dan New Delhi telah membukakan pintu gerbang internasional, pertanyaan besarnya kini bergeser ke daerah: Siapkah Aceh, atau daerah ini justru kembali tergagap-gagap menangkap peluang emas ini?
Selama bertahun-tahun, infrastruktur gigantik Pelabuhan Bebas Sabang telantar bak monumen mati yang sepi dari deru kapal logistik internasional. Komitmen Presiden Prabowo untuk memfokuskan pembenahan Pelabuhan Sabang seharusnya menjadi momentum bagi Aceh untuk keluar dari zona nyaman.
Aceh diberkahi tanah yang subur dan hasil alam yang melimpah. Komoditi potensial yang sangat dibutuhkan oleh pasar India, khususnya Kepulauan Andaman-Nikobar yang terisolasi dari daratan utama India, mencakup:
Rempah-rempah unggulan: Nilam, cengkih, dan pala yang mutunya diakui dunia namun selama ini rantai pasoknya dikuasai broker luar daerah.
Kopi gayo: Produk kopi arabika terbaik yang permintaannya tinggi, namun ekspornya masih didominasi skala kecil tanpa hilirisasi yang kuat.
Kelapa dan turunannya: Mulai dari kopra hingga minyak kelapa mentah (crude coconut oil) yang menjadi kebutuhan industri mendasar di India.
Bahan bangunan esensial: Semen, pasir, dan material konstruksi dari daratan Aceh untuk mendukung masifnya pembangunan infrastruktur pelabuhan yang sedang digenjot India di Andaman.
Namun, ironi besar masih mencengkeram bumi Serambi Mekah. Melimpahnya sumber daya alam tersebut belum mampu menembus pasar global secara mandiri akibat penyakit menahun: ketergantungan akut pada Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Triliunan dana Otsus yang mengalir pasca-perdamaian alih-alih melahirkan inovasi dan kemandirian ekonomi, justru mematikan kreativitas daerah. Birokrasi dan pelaku usaha lokal terbuai dengan perputaran uang proyek APBA yang instan.
Akibatnya, kapasitas industri pengolahan di Aceh jalan di tempat. Kita hanya bisa mengekspor bahan mentah dalam skala kecil, sementara nilai tambah ekonominya dinikmati oleh provinsi tetangga atau negara lain.
Aceh tidak boleh lagi tergagap-gagap saat konektivitas maritim rute Sabang–Andaman ini resmi dibuka. Pemerintah Aceh, BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang), dan para pelaku usaha lokal harus segera merombak total pola pikir.
Berhentilah ketergantungan pada anggaran daerah dan mulailah membangun ekosistem ekspor yang kompetitif. Jika peluang emas dari pertemuan Prabowo-Modi ini kembali dilewatkan begitu saja, maka Pelabuhan Sabang akan tetap menjadi pelabuhan mati, dan Aceh akan terus terjebak dalam ironi sebagai daerah kaya alam yang miskin kemakmuran.
Pintu dunia sudah dibuka di Sabang; kini tinggal masalah mentalitas kita, mau melangkah maju atau tetap tidur terbuai sisa-sisa dana Otsus.
