BAHWASANYA dampak hujan lebat, banjir bandang dan terputusnya transportasi darat jalan dan jembatan, menjadi musibah besar terhadap rakyat Banda Aceh dan Aceh Besar.
Hal ini terbukti bahwa Pejabat Publik Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, Anggota Dewan DPRK dan DPRA asal Banda Aceh dan Aceh Besar abai terhadap kebutuhan mendasar atau primer/utama (basic) rakyat Banda Aceh dan Aceh Besar yang demikian sulit, rumit, susah memperolehnya, bahka sebahagian barang dan jasa kebutuhan pokok semakin langka, kenaikan harga yang ugal-ugalan. Hal ini terutana terhadap kebutuhan aliran listrik, air minum/mandi dan cuci, termasuk yang sangat serius bahan bakar minyak (BBM) yang semakin langka dan sulit diperoleh. Jika pada penjual BBM eceran harga gila-gilaan serta habis.
Namun demikian para pejabat publik di Banda Aceh dan Aceh Besar diam seribu bahasa, tanpa upaya, daya dan usaha untuk mengatasinya. Kalau menggunakan bahasa masyarakat akar rumput (floor rice) ‘”alei peutimang atanyan” dan “embong” atau kesombongan dan keangkuhan, tanpa perduli serta empati terhadap kesusahan rakyat Banda Aceh dan Aceh Besar. Rakyat antri BBM untuk SPBU di Banda Aceh dan Aceh Besar berjam-jam serta panjang sampai kilometer demi menjaga rutinitas transportasi dan mobilitasnya untuk bekerja mencari nafkah serta usaha, sejak subuh hari.
Oleh karena itu, pejabat publik yang berhubungan dengan urusan pemerintahan, politik serta elite politik Banda Aceh dan Aceh Besar mundur saja untukenujukkan integritas anda semua kepada kepentingak rakyat yang kesusahan, sulit dan terjepit tidak berdaya. Mundur lebih terhormat dari pada bangga menyaksikan kesusahan dan kesulitan rakyat yang sama sekali anda semua tidak perduli. Juga bagi rakyat Banda Aceh dan Aceh Besar ini merupakan pelajaran penting,btandai mereka ditengah kekecewaan dan ketidak perdulian mereka.
—————
Penulis Dr. Taufiq A. Rahim, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik
Artikel ini merupakan opini penulis, seluruh isi di luar tanggungjawab redaksi, sepenuhnya tanggungjawab penulis
