BANDA ACEH – Penanews.co.id — Aceh adalah Daerah khusus dengan kekhususan pemerintahan berdasarkan Undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Melihat karakteristik daerahnya, Aceh dinilai wajar jika membangun Infrastruktur digital sendiri,” ujar Ketua Komite I DPD RI itu di Banda Aceh, Rabu (10/7/2024).
Hal itu diungkap Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi yang menjadi narasumber pada FGD (focus group discussion) yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah (PW) Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi Aceh di Hotel Kyriad Muraya. Forum ilmiah itu mengangkat tema “Peran Media Online di Era Digital Menuju Indonesia Emas”.
Pada FGD tersebut PW MIO Aceh menampilkan dua pembicara. Selain Senator Fachrul Razi yang membahas “Ketahanan Digital dan Tantangan Masa Depan Indonesia”, dan Musannif, yang merupakan mantan ketua DPRK Aceh Besar, menyampaikan topik “Eksistensi Pers dalam Mengkampanyekan Politik Humanis di Era Digital”.
Fachrul Razi berbicara bahwa Indonesia adalah pasar terbesar teknologi informasi komunikasi atau yang dikenal dengan ICT di Asean, dimana pengguna internet di Indonesia mencapai 79% dari pupulasi penduduk Indonesia atau 216 juta pengguna.
Rata rata pengguna Internet di negeri tercinta ini perhari mencapai 7 jam 42 menit, yang menduduki ranking 10 dunia pengguna sosial media (sosmed)dengan jumlah 167 juta orang yang menghabiskan waktu rata rata di sosmed 3 jam 10 menit setiap harinya, kata Fachrul Razi.
Yang tak kalah mencengangkan lanjut senator dari Aceh itu persoalan ancaman dan bahaya seragam siber yang dihadapi Indonesia. Ia juga mempertanyakan soal sistem pendataan nasional yang terkesan begitu gampang diebol hacker. “Bayangkan, sekarang semua data pribadi kita ada di tangan pihak asing,” ujarnya.
Tumbangnya pusat data Nasional (PDN) pada tanggal 20 Juni yang lalu menjadi problem besar ancaman dan Indonesia tidak dalam baik baik saja, ungkap senator itu.
PDN tersebut menyimpan data lebih dari 400 instansi pemerintah.
Lanjut Fachrul Razi, serangan yang menumbangkan PDN masih ancaman yang berskala kecil, namun apa yang akan terjadi bila jaringan palapa ring dan fiberstat dimatikan oleh pembajak, semua akan kolaps.
Melihat ancaman tersebut Fachrul Razi mengatakan sudah seharusnya membangun infrastruktur data sensiri, tidak lagi menyimpan data di negeri orang.
Pemilik media online pada umumnya menggunakan wordpress, dimana wordpress sendiri dimiliki oleh Singapore, menandakan semua data pengusaha media online Aceh tersimpan dan di kuasai Singapore.
Senator asal Aceh itu kemudian menyinggung soal judi online dan berbagai situs negatif yang merusak moral anak muda seperti link video porno dan game. Untuk permasalahan tersebut, kata dia, pemerintah Pusat harus punya kebijakan yang tegas. “Harus ditutup akses satelit ke negara-negara yang menyediakan link atau situs negatif tersebut,” tegasnya.
Kemudian, lanjutnya, bagi Aceh yang menerapkan syariat Islam juga perlu regulasi khusus yang mengatur kebijakan di bidang pers. Tidak hanya perbankan syariah, pers juga butuh penataan secara khusus khusus.
Dikatakan, regulasi yang bersifat nasional yang ada sekarang hanya mengatur pers secara umum. Sedangkan terkait bagaimana peran pers dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai syariat Islam belum ada regulasi yang mengaturnya. “Karena itu, saya menilai sudah saatnya Aceh memiliki MPA. Majelis Pers Aceh,” kata ketua Dewan Pembina MIO Indonesia Provinsi Aceh tersebut.
Gagasan itu disambut positif oleh insan pers yang hadir pada FGD tersebut. Pemimpin Umum Harian Rakyat Aceh, Imran Jhoni, mengatakan, Aceh memang butuh regulasi yang mengatur kelembagaan media. Seperti juga sektor lainnya, kata dia, Aceh pernah memiliki asosiasi jasa konstruksi, dan lain-lain.
FGD setengah hari itu dipandu Dr Usman Lamreung M.Si, akademisi asal Banda Aceh. Sedangkan yang menjadi peserta, selain pengurus dan anggota MIO seluruh Aceh, juga awak media lainnya, kalangan civil society, dan sejumlah perangkat desa.[]
