BANDA ACEH – penanews.co.id – Bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat membawa penderitaan yang mendalam. Masyarakat di ketiga daerah tersebut mengalami kehilangan besar, mulai dari anggota keluarga dan sanak saudara hingga rumah yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Dampak yang dirasakan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Proses penanganan darurat hingga tahap pemulihan dan pembangunan kembali pun menjadi tantangan yang tidak ringan.
Mengutip Muhammadiyah.or.id, pada Kamis (18/12/2025) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, di saat musibah yang berat tersebut maka sewajibnya semua pihak baik institusi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial, maupun perorangan dari warga bangsa menyampaikan duka, simpati, empati, dan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana.
“Seluruhnya mesti bergerak bersatu secara simultan dan terintegrasi tanpa berjalan sendiri-sendiri,”tegas Haedar dalam Pertemuan Konsolidasi Penanggulangan Bencana di Banda Aceh yang kemudian berlanjut di Medan dan Padang pada Senin (15/12).
“Karenanya kami minta seluruh keluarga besar dan organ Persyarikatan betul-betul fokus pada upaya penanggulangan bencana sampai bersambung ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung panjang”, imbuh Haedar.
Lebih jauh Haedar mengingatkan seluruh institusi seksama dalam menghadapi suasana musibah yang sangat berat dan meluas itu dengan mengutamakan penanganan masalah-masalah dalam fase penanggulangan bencana disertai sikap kepedulian yang tinggi.
“Jangan terganggu dan tercampuri dengan opini-opini, apalagi langkah-langkah yang bersifat politis,” jelas Haedar.
Opini dan langkah politis itu disebutkan seperti membikin pernyataan-pernyataan dengan mendesak pemerintah secara tendensius sarat tekanan agar menjadikan bencana di tiga wilayah tersebut sebagai bencana nasional, tuntutan mengusut pelaku-pelaku dan penyebab banjir, dan ungkapan sepihak lainnya dengan mengatasnamakan Muhammadiyah.
Status kebencanaan itu menjadi otoritas pemerintah dengan segala tanggungjawab dan kebijakannnya. Pemerintah tentu sudah memperhitungkannya dengan seksama dan mempertimbangkan berbagai faktor yang kompleks. “Kalaupun mau beri masukan berikanlah dengan elegan dan tidak politis, tidak perlu main desak mendesak, tapi jangan pula dengan gampang memakai dan membawa institusi Muhammadiyah,”ungkap Haedar.
“Kebiasaan mendesak, menuntut, mengusut apalagi nanti disertai aksi-aksi demo sampai class-action hal itu jelas langkah politis, dan itu bukan ranah dan karakter Muhammadiyah”, tegas Haedar.
Dalam situasi galau dan derita saudara sebangsa kenapa begitu tendensius melakukan langkah-langkah politis seperti itu.
“Kalau itu dilakukan pihak lain yang memang pekerjaannya melakukan aksi-aksi keras seperti itu ya silakan saja, tapi jangan dibawa dan dilakukan oleh unsur organisasi apapun di Muhammadiyah,”jelas Haedar.
Haedar dengan tegas pula menyatakan, Pimpinan Pusat dalam pleno dan rapat koordinasi dengan seluruh organ di Persyarikatan lebih fokus pada usaha penanggulangan bencana secara maksimal dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh pihak, lebih khusus Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta semua kalangan atau lembaga yang terkait dengan usaha-usaha darurat itu.
“Karenanya dengan tegas saya katakan ke publik, jika ada pernyataan-pernyataan politis seperti itu, tidaklah mewakili Muhammadiyah dan tidak sejalan dengan kebijakan dan koridor Persyarikatan Muhammadiyah, maka jangan diikuti oleh warga dan institusi Muhammadiyah di seluruh tingkatan”, ujar Haedar dengan nada tegas.
“Apalagi nanti diikuti dengan ajakan untuk demo dan melakukan class-action, janganlah direspons maupun didukung dan diikuti,”tambah Haedar.
Di tengah musibah yang terasa berat ini semestinya seluruh pihak bersikap seksama dan bijaksana, bukan membuat pernyataan kontradiktif yang dapat mengganggu langkah penanggulangan bencana yang sarat masalah.[]
