Terkait UU Perampasan Aset, Puan Maharani dan Habiburokhman Diadukan ke MKD, ada Apa?

by

JAKARTA – Penanews.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik terkait proses pengesahan RUU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026).

Pengaduan tersebut dilayangkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) lantaran ICW menilai kedua pimpinan DPR itu tidak transparan dalam menyampaikan dokumen RUU Perampasan Aset kepada publik sebelum disahkan.

Peneliti sekaligus Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim Puteh, mengatakan laporan itu diajukan atas nama koalisi sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran etik dalam proses legislasi.

“Kami mewakili koalisi menyampaikan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait tidak disebarkannya RUU Perampasan aset,” tutur Ibrahim Puteh, Kamis (19/11/2026), dilansir kompas.tv.

Ia menegaskan, hingga RUU tersebut resmi disahkan, pihaknya belum memperoleh dokumen rancangan undang-undang yang dimaksud.

“Sampai dengan hari ini UU disahkan, kami tidak juga mendapat dokumen itu,” kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim, hingga Kamis (19/11/2026), tidak ada unggahan berkas draf RUU Perampasan Aset yang akan dibahas oleh DPR. Tidak adanya berkas draf RUU yang disebarkan sebelum pengesahan melanggar prinsip pengesahan undang-undang.

Dalam siaran resminya, ICW menulis bahwa draf lurus hasil Timus/Timsin tertanggal 16 November 2026 hanya beredar terbatas.

Menurut ICW, penyebaran terbatas dan tidak diunggahnya berkas draf RUU Perampasan Aset sebelum disahkan merupakan pelanggaran atas Pasal 88, 89, dan 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang mewajibkan penyebarluasan naskah sejak penyusunan hingga pembahasan, dan menjamin setiap rancangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Selain tiga pasal tersebut, ICW juga menganggap pengesahan UU Peranpasan Aset juga melanggar Pasal 46 UU yang sama dan UU No. 14 Tahun 2008.

Ibrahim menyatakan ICW membantah jika DPR, dalam kasus ini Komisi III, dinyatakan telah terbuka dalam melakukan merancang dan merumuskan Undang-Undang Perampasan Aset.

Meski sudah ada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan oleh DPR, Ibrahim menyatakan itu bukan standar bahwa proses perancangan dan perumusan undang-undang sudah melibatkan publik.

“Kita berpandangan, 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR dalam proses RDPU, itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak dibuka kepada publik,” ujar Ibrahim.

“Dan artinya, apa yang dibahas di RDPU-RDPU itu hanyalah omong kosong belaka,” ucapnya.[]