BANDA ACEH — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh mengumumkan rencana aksi terkait perpanjangan masa jabatan keuchik yang belum diterapkan di Aceh. Aksi tersebut akan dilakukan di Kantor Gubernur Aceh dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh pada Senin (3/1/2025).
“Massa dari keuchik akan mengadakan aksi mempertanyakan terhadap kapan aturan terbaru ini diberlakukan di Aceh,” ujar Sekretaris Apdesi Aceh, Juanhar kepada wartay di Nagan Raya, Sabtu, (0102/2025)
Juanhar yang juga menjabat sebagai keuchik di Nagan Raya menyatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali mengajukan permohonan terkait hal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh. Bahkan, ia menyebutkan bahwa telah ada surat dari pusat yang mengatur masa jabatan kepala desa.
Perbedaan aturan di Aceh dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus segera disesuaikan, agar tidak ada perbedaan dengan provinsi lain di Indonesia.
Dengan adanya aksi ini, Apdesi berharap pemerintah dapat segera menetapkan kebijakan yang seragam mengenai masa jabatan keuchik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh.
Ia, mengungkapkan bahwa meskipun Undang-Undang Desa terbaru mengatur perpanjangan masa jabatan keuchik dari enam tahun menjadi delapan tahun, aturan tersebut belum diberlakukan di Aceh.
“Kami mengelar aksi ini untuk mempertanyakan kembali soal masa jabatan kepala desa yang dalam aturan baru sudah menjadi 8 tahun, tapi Aceh tidak kunjung menerapkan dan masih 6 tahun,” ujar Juanhar.[]
Sumber serambinews.com
