JAKARTA – Penanews.co.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadapi kabar pengunduran diri dua tokohnya pada Senin (9/11/2026). Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sama-sama menyatakan mundur dari partai yang dipimpin Kaesang Pangarep tersebut ditengah kisruh penyadapan yang sama lakukan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit bersama 3 jenderal Polisi Lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Giring lebih dahulu mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengaku keputusan meninggalkan PSI telah dipertimbangkan secara matang dan diambil sejak pekan lalu.
Giring menyebutkan, selama menjalani perjalanan politik di PSI, terdapat sejumlah hal yang dinilainya tidak lagi sejalan dengan nilai dan perjuangan yang selama ini dipegangnya.
“Dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal,” ungkap Giring.
Mantan Ketua Umum PSI itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar partai atas kepercayaan dan kebersamaan selama dirinya bergabung. Menurutnya, banyak pengalaman serta pelajaran hidup yang akan terus dikenangnya.
“Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan ini selama ini. Banyak pelajaran hidup yang akan selalu saya bawa sampai tua,” ujarnya.
Tidak lama setelah pengumuman Giring, Raja Juli Antoni yang menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI juga menyampaikan keputusan mundur dari partai sekaligus seluruh aktivitas kepartaian.
Menteri Kehutanan tersebut mengatakan telah menyerahkan surat pengunduran diri dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep.
Raja Juli menjelaskan, keputusannya meninggalkan jabatan Sekjen PSI didasari keinginan untuk mencurahkan seluruh waktu dan konsentrasinya dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai. Alasannya hanya satu. Saya ingin full time dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Ia menyebutkan, sejumlah agenda besar di sektor kehutanan membutuhkan perhatian serius, mulai dari rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem hingga perlindungan keanekaragaman hayati, terutama setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Raja Juli juga mengungkapkan bahwa Kaesang telah memahami dan menerima keputusan pengunduran dirinya. Bahkan, Ketua Umum PSI tersebut berpesan agar dirinya semakin meningkatkan pengabdian kepada negara.
“Ketua Umum, Mas Kaesang Pangarep, bisa memahami dan menerima pengunduran diri saya dan berpesan agar saya bekerja lebih keras lagi mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama,” tuturnya.
Giring dan Raja Juli merupakan dua figur yang memiliki posisi penting dalam perjalanan PSI. Giring pernah menjabat sebagai Ketua Umum sebelum digantikan Kaesang Pangarep, sedangkan Raja Juli menduduki jabatan Sekjen DPP PSI.
Pengunduran diri keduanya pada hari yang sama menjadi perkembangan terbaru dalam dinamika kepengurusan PSI. Namun, masing-masing menyampaikan alasan berbeda atas keputusan meninggalkan partai tersebut.
3 Jenderal Polisi Sadap Prabowo hingga Tokoh Politik
Sebelumnya diberitakan , Polri telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (AHN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH) sebagai tersangka. Ketiganya diduga melakukan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta.
“Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Selain Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha. Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal pada 2025-2026.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujarnya.[]
