BANDA ACEH — Penanews.co.id — Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Aceh, Taqwallah, menyatakan bahwa ia tidak mengarahkan pengadaan paket wastafel di Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2020 kepada Kautsar Muhammad Yus dan Hendra Budian, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Pernyataan ini disampaikan dalam sidang lanjutan terkait dugaan korupsi pengadaan wastafel yang berlangsung di PN Tipikor Banda Aceh. Dalam persidangan tersebut, Taqwallah dihadirkan sebagai saksi dalam kasus pengadaan senilai Rp 45 miliar.
Di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Zulfikar, Taqwallah menegaskan bahwa ia tidak pernah menyarankan Rachmad Fitri, mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, untuk menyerahkan paket kepada Kautsar dan Hendra. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi dengan Kautsar.
Saat ditanya oleh hakim, Taqwallah mengaku hanya mengenal nama Kautsar. Ia menyatakan bahwa ia tahu siapa Teuku Nara Setia, Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh saat itu, serta Hendra Budian dan Zulfikar, tetapi tidak pernah berinteraksi langsung dengan mereka.
Selain itu, Taqwallah menjelaskan bahwa pembagian paket pengadaan wastafel dilakukan oleh bagian program di dinas. Ketika ditanya tentang nama-nama penerima kelebihan pembayaran, ia mengaku tidak mengenal siapa pun yang terdaftar sebagai penerima.
Dalam persidangan, Taqwallah menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 45 miliar untuk pengadaan wastafel tidak ditetapkan oleh TAPA, melainkan diserahkan oleh Dinas Pendidikan Aceh. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak mengetahui mengenai pengembalian anggaran untuk pengadaan tersebut.
Namun, pernyataan Taqwallah dibantah oleh Rachmat Fitri. Rachmat menyatakan bahwa anggaran wastafel dibahas secara mendetail dan khusus, dan mengungkapkan bahwa Taqwallah sering memanggilnya serta Teuku Nara Setia untuk mendiskusikan pengadaan tersebut.
“Jadi saya keberatan dia (Taqwallah) tidak mengetahui pengadaan wastafel itu,” ujar Rachmat Fitri.
