BANDA ACEH — Debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang berlangsung pada Jumat (01/11/2024) malam, menampilkan gagasan-gagasan signifikan yang diperlukan oleh rakyat Aceh.
Pasangan calon (Paslon) nomor 01, Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi, menunjukkan keunggulan dalam penyampaian ide-ide terkait investasi, iklim usaha, tata kelola pemerintahan, dan pertanian.
Tim pemenangan paslon nomor urut 1, Moharriadi menyebutkan, gagasan ide Om Bus -sapaan Bustami Hamzah- terlihat unggul dalam paparan maupun saat menjawab pertanyaan dari pasangan Muzakir Manaf – Fadhullah.
“Beberapa kali dalam debat kelihatan Dek Fadh (Fadhullah) membenarkan apa yang menjadi ide gagasan dari Om Bus. Adapun Mualem (Muzakir Manaf) kelihatan lebih banyak berseloroh dan meninggikan suara dibanding menjelaskan substansi debat dan berulang kali harus dinetralisir dan diperjelas oleh Dek Fadh agar tidak bias dalam isi debat,” ujar Moharriadi, Sabtu, 2 November 2024.
Adapun beberapa gagasan yang dilahirkan oleh Om Bus – Syech Fadhil dalam bidang investasi, yaitu membuka seluas-luasnya peluang investasi dengan menghadirkan wajah pemerintahan yang ramah dan menyediakan lahan, serta menghapus banyak hambatan tantangan yang membuat investasi tidak jadi didatangkan ke Aceh.
“Hal ini patut menjadi perhatian, agar tampilan Aceh menjadi lebih terbuka bagi investasi yang akan didatangkan, bukan justru akan membuat para investor menjauh dengan banyaknya hambatan yang ada di Aceh seperti pengalaman selama ini,” katanya.
Sedangkan dalam bidang pertanian, Om Bus – Syekh Fadhil juga mengedepankan pentingnya pemanfaatan SDM handal bagi putra-putri Aceh untuk mengelola pertanian, bahkan dengan menggunakan teknologi moderen di samping penguatan sektor tradisional.
“Para akademisi dan para praktisi pertanian yang memiliki konsep pengembangan pertanian maju akan diberdayakan secara optimal perannya, agar petani Aceh menjadi maju dan sejahtera,” sebutnya.
Moharriadi juga menjelaskan, di bidang tata kelola pemerintahan, maka fokus dari Om Bus – Syech Fadhil adalah perbaikan dari sisi pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan data terpadu untuk setiap warga.
“Selain itu, juga menjamin pengelolaan pelayanan yang bebas korupsi dengan komitmen bersama antara pemerintah Aceh dengan seluruh stakeholder, masyarakat sipil, pegiat anti korupsi dan penegak hukum,” jelasnya.
Mengenai pemberantasan korupsi, Moharriadi menyebutkan, harus menjadi fokus banyak pihak dengan dimulai sejak perencanaan yang meminimalisir peluang korupsi, juga pada pelaksanaan dan sisi pengawasan yang ketat.
“Dengan demikian kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh stakeholder akan mensukseskan lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi,” pungkasnya. []
