JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menanggapi pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang berencana menghapus penggunaan sistem barcode atau QR Code dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh.
Yuliot mempertanyakan mekanisme distribusi BBM jika sistem tersebut dihapus.
“Itu nanti distribusinya bagaimana?” Ungkap Yliot dengan nada bertanya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025),lansir Kompas.com.
Saat ini, pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Regulasi tersebut sedang dalam proses revisi untuk menyesuaikan ketentuan pembelian BBM bersubsidi. Namun, Yuliot belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai perkembangan revisi tersebut.
“Ini lagi disiapkan,” katanya singkat.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem QR Code dalam pembelian BBM di Aceh selama masa kepemimpinannya. Pernyataan ini disampaikan usai pelantikannya pada Rabu (12/2/2025).
“Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi,” ucapnya dalam sambutan usai pelantikan, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, masyarakat tidak boleh lagi dirumitkan dengan sistem tersebut saat mengisi BBM.
Ia mengklaim, penggunaan QR Code selama ini menimbulkan kemarahan di sebagian masyarakat, bahkan ada yang ingin membakar SPBU.
“Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,” katanya.
Tanggapan pertamina
Sebenarnya diberitakan media ini, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan sikap hormatnya terhadap pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, mengenai penggunaan barcode dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU.
“Kami menghormati pernyataan Bapak Mualem terkait pembelian BBM jenis JBT subsidi biosolar dan JBKP pertalite dengan menggunakan barcode,” ujar Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, dalam keterangan resmi yang melengkapi pernyataan sebelumnya kepada portalnusa.com.
Pelaksanaan program subsidi BBM tepat sasaran di Aceh berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan kendala bahkan Provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite
Menanggapi pernyataan Gubernur Aceh, pihak Pertamina menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- Kami menghormati pernyataan Gubernur Aceh terkait pembelian BBM JBT subsidi biosolar dan JBKP pertalite menggunakan barcode;
- Paralel kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat;
- Pembelian BBM JBT subsidi biosolar dan JBKP pertalite menggunakan barcode merupakan suatu mekanisme pencatatan elektronik agar pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa pengguna BBM bersubsidi;
- Hingga saat ini di Provinsi Aceh, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran BBM biosolar sejumlah 71.775 kendaraan sedangkan untuk BBM pertalite sejumlah 150.413 kendaraan;
- Pembelian BBM Subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia;
- Tujuan utama dalam program ini adalah agar BBM Subsidi Tepat Sasaran sesuai ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, mencegah serta meminimalisir penyelewengan BBM subsidi;
- Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Provinsi Aceh berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan kendala bahkan Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite.[]
