JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku.
Surat resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025), memuat dua poin utama.
Surat ini telah disebarluaskan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, melalui aplikasi WhatsApp (WA) dalam bentuk dokumen elektronik.
Poin pertama menyatakan, “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.
Selain itu, Megawati juga meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” bunyi lanjutan instruksi tersebut.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua.
Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.
Hasto Ditahan KPK
Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dita ditahan Kamis (20/2), pada pukul 18.08 WIB.
Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024.
Mengenai status tersangkanya ini, Hasto juga sudah mengajukan praperadilan. Namun, permohonannya itu tidak dapat diterima.
Sumber detikcom
