JAKARTA — Penanews.co.id — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan kecaman keras terhadap aksi aparat kepolisian yang diduga mengemudikan kendaraan taktis hingga menabrak seorang demonstran yang mengenakan jaket ojek online (ojol) saat unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025).
Ia menyebut insiden tersebut sebagai bentuk kekerasan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan.
“Tindakan kepolisian yang mengendarai kendaraan taktis hingga melindas seorang warga berpakaian jaket ojol adalah tindakan brutal,” tegasnya, Kamis (28/8/2025).
Ia memahami kompleksitas di lapangan, aparat terkadang memang harus menggunakan kekuatan. Namun, ia mempertanyakan apakah benar keselamatan petugas saat itu terancam, atau justru keselamatan sopir ojol yang menjadi taruhannya?
“Kami mengutuk tindakan itu dan mengingatkan agar bertindaklah sesuai perikemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan kendaraan taktis dengan cara seperti itu, penembakan gas air mata, pemukulan, dan penangkapan sewenang-wenang, apalagi jika melampaui itu semua, adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia,” ujar Usman.
Usman menegaskan bahwa polisi harus benar-benar profesional dalam menangani unjuk rasa.
Menurut Usman, alasan batas waktu aksi yang habis tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan berlebihan.
“Peserta demonstrasi dan juga peliputan media harus memperoleh penanganan yang sewajarnya,” ucapnya.
Ia juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menghentikan aksi kekerasan brutal oleh sejumlah polisi serta memastikan pelakunya diproses sesuai hukum.
Selain itu, Usman menyerukan agar pemerintah daerah memberikan pertolongan medis bagi para demonstran yang terluka. Menurut laporan Amnesty, sejumlah korban telah dibawa ke RSUD Tanah Abang dan RS Pelni.
“Itu adalah kewajiban Pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia. Saat ini saja sudah banyak yang terluka, termasuk yang dibawa ke rumah sakit terdekat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab penuh atas peristiwa tersebut.
“Kami menuntut negara untuk bertanggung jawab,” tegas Usman Hamid. Aulia Rizal dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian juga mengutuk keras peristiwa tersebut.
“Ini sebuah tindakan kejam, tidak berperikemanusiaan, yang dengan sengaja melindas seorang pengemudi ojek online hingga meninggal dunia. Kepolisian gagal dan gagap menghadapi aksi protes warga,” katanya melalui akun Instagram @reformasi.polri.
Menurutnya, pola represif dengan penggunaan gas air mata, meriam air, hingga penangkapan ratusan warga termasuk anak-anak, mencerminkan kegagalan institusi kepolisian.
“Menghukum pelaku kekerasan itu wajib, tapi tidak cukup. Reformasi total kepolisian sekarang juga, dengan pengawas independen yang benar-benar bekerja, harus segera diwujudkan,” tegas Aulia.[]
Sumber NU Online
