KUALA SIMPANG – Penanews.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah cepat dalam menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang.
Ia menyampaikan bahwa Aceh Tamiang membutuhkan penanganan khusus karena tingkat kerusakan yang terjadi dinilai tidak sama dengan wilayah terdampak bencana lainnya.
Mendagri menjelaskan, bencana ekologis yang dipicu curah hujan tinggi serta deforestasi masif telah melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara. Tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain, seperti di Sumatera Barat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).
Hal itu dikatakan Mendagri saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Senin (22/12/2025).
“Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” bebernya
Pada kesempatan tersebut, Ia juga menegaskan, ketersediaan cadangan beras nasional dalam kondisi sangat kuat.
Ia memastikan, daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Badan Urusan Logistik (Bulog) tanpa batas sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah.
“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dijual murah. Bukan, ini tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Mantan Kapolri itu.
Selain logistik pangan, ia juga menyoroti keterbatasan anggaran belanja tidak terduga (BTT) di banyak daerah terdampak.
Mendagri menyampaikan, presiden telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp 20 miliar untuk pemerintah provinsi.
Di samping itu, dia juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga kini telah mencapai hampir Rp 60 miliar dan disalurkan langsung ke daerah terdampak.
Selanjutnya, Ia menekankan pentingnya pembersihan lumpur sebagai prioritas utama, terutama pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan.
Menurut Mendagri, kehadiran negara harus tampak nyata di tengah masyarakat melalui kerja bersama TNI, Polri, pemda, dan relawan.
“Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelasnya.
Selain itu mengenai penanganan perumahan, dia meminta pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci by name dan by address, baik kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang.
Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait.[]
