BLANGPIDIE- Penanews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) resmi memperpanjang SK (Surat Keputusan) 22 Guru SD status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2021 atau tahap pertama untuk Periode 2026-2030.
Perpanjangan SK masa kerja PPPK tersebut, merupakan langkah yang mencerminkan upaya pemerintah daerah, menghadirkan kepastian status dan keberlanjutan layanan pendidikan dasar.
SK perpanjangan masa kerja tersebut diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Abdya, Amrizal, S.Sos., Selasa (3/2/2026), di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, disaksikan Kepala BKPSDM, Nur Afni Muliana, S.Pd. M.M., serta sejumlah pejabat terkait.
Guru Sekolah Dasar sejumlah 22 orang itu, dinyatakan memenuhi persyaratan perpanjangan SK, setelah menuntaskan masa kerja selama lima tahun, sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur skema PPPK.
Kebijakan ini menandai kesinambungan pengabdian tenaga pendidik di tengah tantangan pemerataan kualitas pendidikan dasar di daerah.
Plt Sekda Abdya, Amrizal, menegaskan bahwa perpanjangan masa kerja guru PPPK bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah menjaga stabilitas dan mutu pendidikan, terutama di level pendidikan dasar yang menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia.
“Perpanjangan masa kerja ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian kerja bagi guru, sekaligus memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal,” ungkap Amrizal.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan pengabdian guru PPPK, berperan penting dalam menjaga kualitas pembelajaran dan kesinambungan proses pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah dasar yang berada di garda terdepan pembentukan karakter generasi muda.
Dalam kesempatan tersebut, Amrizal juga mengingatkan para guru PPPK, untuk terus menjaga profesionalisme, meningkatkan kompetensi, serta melaksanakan tugas sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, kepastian status harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kinerja dan tanggung jawab moral sebagai pendidik.
Jadikan perpanjangan kontrak ini sebagai motivasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan menjadi teladan, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di tengah masyarakat,” tambahnya.
Kebijakan perpanjangan kontrak PPPK ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir menjaga keberlanjutan layanan pendidikan, terutama di daerah.
Di tengah diskursus nasional tentang penguatan kualitas guru dan kepastian karier ASN non-PNS, langkah Pemkab Abdya ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan dasar secara berkelanjutan.[]
