BANDA ACEH – Penanews.co.id – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin langsung penguatan langkah pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banda Aceh di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kamis (26/2/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Illiza menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi selama bulan suci Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi menjaga ketenteraman masyarakat. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari keluarga dan stabilitas sosial,” ujar Illiza.
*Apresiasi untuk Kerja Nyata TPID dan BI*
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Aceh serta seluruh jajaran TPID dan TP2DD yang dinilai konsisten bekerja di lapangan melalui pemantauan harga, sidak pasar, penguatan distribusi, hingga digitalisasi layanan publik.
Menurutnya, berbagai langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi selama Ramadan.
“Banyak kerja yang tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Pemerintah harus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau,” katanya.
Strategi 4K Jadi Fondasi Pengendalian Inflasi
Illiza menegaskan Pemko Banda Aceh menjalankan strategi pengendalian inflasi secara terstruktur melalui pendekatan 4K, yaitu:
1. Keterjangkauan harga melalui pasar murah dan stabilisasi pangan
2. Ketersediaan pasokan dengan penguatan kerja sama antar daerah dan urban farming
3. Kelancaran distribusi melalui fasilitasi distribusi pangan dan pengamanan jalur logistik
4. Komunikasi efektif melalui pemanfaatan data harga dan edukasi belanja bijak
Ia menekankan kebijakan harus berbasis data dan dilakukan secara antisipatif serta presisi. “Kita tidak boleh menunggu harga melonjak baru bergerak. Stabilitas harga harus dijaga secara konsisten,” tegasnya.
BI: Inflasi Dipicu Pangan, Intervensi Distribusi Efektif
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini menyampaikan bahwa dinamika inflasi Banda Aceh saat ini masih didominasi oleh komoditas pangan bergejolak (volatile food), terutama cabai, bawang, beras, serta produk perikanan.
Ia menjelaskan, gangguan cuaca dan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan menjadi faktor yang mendorong fluktuasi harga.
“Inflasi di Banda Aceh sangat dipengaruhi komoditas pangan segar. Karena itu, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci pengendalian,” ujarnya.
Agus juga menekankan pentingnya intervensi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan operasi pasar yang terbukti efektif menekan gejolak harga apabila dilakukan tepat sasaran, khususnya di pasar tradisional.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa Banda Aceh bukan daerah sentra produksi sehingga membutuhkan penguatan kerja sama pasokan dengan daerah lain.
“Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan pengendalian inflasi,” tambahnya.
Inflasi dan Digitalisasi Harus Berjalan Seiring
Dalam kesempatan yang sama, Illiza juga menegaskan pentingnya digitalisasi keuangan daerah sebagai bagian dari penguatan ketahanan ekonomi.
Menurutnya, TPID dan TP2DD merupakan dua instrumen strategis yang harus berjalan seiring – menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat tata kelola fiskal dan pelayanan publik.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja, transparansi pengelolaan keuangan, percepatan realisasi pembangunan, serta optimalisasi pendapatan daerah.
“Kita ingin digitalisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi indikator,” ujarnya.
Pastikan Ramadan Berlangsung Tenang dan Kondusif
Illiza menutup arahannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dan respons terhadap dinamika lapangan agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan aman dan nyaman.
“Yang kita jaga bukan hanya inflasi, tetapi ketahanan Kota Banda Aceh secara keseluruhan. Masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah hadir dan bekerja,” katanya.
Ia optimistis sinergi kuat antara Pemerintah Kota Banda Aceh, Bank Indonesia, serta seluruh stakeholder akan menjadikan Banda Aceh sebagai model pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah di Aceh.[]
Direkomendasikan untuk anda baca 👇
