Skip to content
MEULABOH – Penanews.co.idb- Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, mengekspresikan rasa kekecewaan yang mendalam setelah Kabupaten Aceh Barat menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Aceh yang tidak mendapatkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah provinsi.
Dana TKD senilai Rp824 miliar yang dialokasikan untuk seluruh kabupaten dan kota di Aceh tidak menyentuh Aceh Barat, sebuah keputusan yang dianggap tidak adil dan sulit dipahami oleh pihak pemerintah daerah setempat.
Menurut Tarmizi, ketiadaan alokasi ini diperparah dengan tidak adanya penjelasan resmi yang jelas dan transparan dari pihak terkait, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), yang menjadi garda depan dalam proses penentuan distribusi anggaran tersebut.
Lebih lanjut, Tarmizi menjelaskan bahwa alasan yang diberikan oleh pihak provinsi adalah karena Aceh Barat tidak dikategorikan sebagai daerah terdampak musibah, sehingga hanya layak menerima tambahan dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar dari total dana penyesuaian DOKA provinsi sebesar Rp75 miliar.
Padahal, menurutnya, kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan pembangunan di Aceh Barat tidak kalah mendesak dibanding daerah lain.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya ada harapan terhadap realisasi dana PORA sebesar Rp80 miliar yang akan dialihkan untuk pembangunan rumah sakit regional, namun rencana tersebut batal tanpa kejelasan prosedural yang memadai, dan kini dialihkan ke skema TKD yang juga tidak terealisasi bagi Aceh Barat.
Bupati menyampaikan kekecewaannya secara langsung saat berada di Banda Aceh, Jumat (17/4/2026), dengan menekankan perlunya penjelasan terbuka mengenai indikator, rumus, dan aturan pembagian dana tersebut.
Ia mengaku telah mengajukan pertanyaan kepada TAPA, “tetapi hingga kini belum menerima jawaban yang memuaskan,” ungkapnya.
Ketidakjelasan ini, berpotensi memicu spekulasi di kalangan masyarakat, terutama karena pola serupa terjadi dalam beberapa kesempatan sebelumnya, di mana Aceh Barat kerap terpinggirkan dalam alokasi sumber daya pembangunan,” ungkap Tarmizi dengan nada kecewa.
Meskipun banyak pertanyaan yang mengarah pada dugaan adanya agenda tersembunyi atau pertimbangan politik, Tarmizi menegaskan bahwa dirinya memilih untuk tidak berspekulasi secara terbuka demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik yang lebih luas.
Tarmizi juga mengingatkan bahwa sebelumnya Gubernur Aceh pernah memberikan arahan agar Aceh Barat mendapatkan perhatian khusus, “Terutama dalam konteks pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah,” sebut Politikus Partai Aceh itu.
“Namun, realitas di lapangan justru berbeda, di mana kebijakan alokasi anggaran seolah mengabaikan komitmen tersebut,” tambahnya .
Sebagai kepala daerah, Tarmizi menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh Barat untuk mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya pembangunan, bukan untuk terlibat dalam dinamika politik tingkat provinsi.
Ia tidak berniat melaporkan persoalan ini ke ranah yang lebih tinggi demi menghindari beban tambahan bagi Gubernur, tetapi tetap menuntut transparansi dan keadilan dalam pengambilan kebijakan anggaran.
“Situasi ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat dan aparatur daerah di Aceh Barat, yang merasa wilayah mereka terus-menerus diperlakukan secara diskriminatif dalam hal pendistribusian dana publik,” tuturnya.
Tarmizi menegaskan bahwa kekecewaan ini bukan semata-mata soal angka, tetapi soal prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang inklusif.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat segera memberikan penjelasan resmi dan terbuka, serta membuka ruang dialog untuk memastikan bahwa setiap keputusan keuangan publik didasarkan pada pertimbangan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sampai saat ini, suara dari Aceh Barat tetap menggema: perlunya keadilan fiskal yang benar-benar merata bagi seluruh kabupaten di Provinsi Aceh,” pungkasnya.
