Skip to content
KOTA JANTHO – Penanews.co.id – Operasional medis di RSUD Aceh Besar terpaksa terhenti total menyusul aksi mogok massal yang melibatkan seluruh jajaran tenaga kesehatan, tidak terkecuali para dokter spesialis yang bertugas di sana.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Senin, 20 April 2026, aktivitas rumah sakit terpantau mati suri lantaran sebanyak 13 unit poliklinik tidak beroperasi seperti biasanya.
Absennya layanan di ke-13 poli tersebut membuat seluruh pasien yang datang terpaksa gigit jari dan kembali ke rumah masing-masing tanpa mendapatkan penanganan medis yang mereka butuhkan.
Terhentinya layanan kesehatan si RSU plat merah ini disinyalir sebagai buntut dari krisis stok obat-obatan yang saat ini tengah mengalami kekosongan hampir di seluruh lini.
Kondisi tersebut membuat tenaga kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga aksi mogok dianggap sebagai langkah terakhir untuk menyuarakan persoalan yang terjadi.
“Kekosongan persediaan obat-obatan sudah berlangsung selama kurang lebih lima bulan,” kata seorang sumber medis, seperti dilansir portalnusa, Senin (20/04/2026).
Meski demikian, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap seperti biasa.
Hal ini dilakukan karena sifat pelayanan IGD yang darurat dan menyangkut keselamatan nyawa pasien, sehingga tidak dapat dihentikan dalam kondisi apa pun.
Tak hanya dipicu oleh kelangkaan obat, gerakan protes ini juga dilatari oleh sejumlah masalah lain seperti persoalan kesejahteraan, di mana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para staf belum juga dilunasi sejak Januari 2025 hingga saat ini.
Persoalan kian pelik karena jasa medis sejak November 2025 tak kunjung cair. Selain itu, para Tenaga medis juga menyoroti jumlah kunjungan pasien yang semakin menurun sehingga berimbas kepada klaim RS yang menurun.
Mewakili rekan sejawatnya, dr. Irfan, Sp.P, yang merupakan salah satu dokter spesialis, mengungkapkan bahwa kemelut ini sejatinya sudah terjadi sejak lama namun tidak pernah mendapatkan solusi yang konkret dari pihak terkait.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran TPP dan jasa medis serta kekosongan obat-obatan disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran yang memadai di rumah sakit.
Lebih lanjut, ia menduga bahwa kondisi ini berkaitan dengan lambatnya realisasi status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah ditetapkan sejak 2024, namun hingga kini belum berjalan sebagaimana mestinya.
Hal tersebut berdampak luas terhadap sistem administrasi, pengelolaan keuangan, serta pelayanan medis di RSUD Aceh Besar.
Hingga berita ini diposting upaya konfirmasi dari Pemkab Aceh Besar terus dilakukan, dengan harapan mendapatkan penjelasan maupun solusi atas terhentinya layanan RSUD Aceh Besar. []
