BANDA ACEH – Penanews.co.id — Satu tahun bukan sekadar angka kalender. Bagi Kabupaten Aceh Besar, periode kepemimpinan Bupati Syech Muharam sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026 telah menjelma menjadi babak transformasi struktural yang jarang terjadi dalam sejarah pemerintahan daerah di provinsi itu.
Dr. Samsuardi, Akademisi sekaligus Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), tidak ragu memberikan cap “rapor hijau” atas kinerja eksekutif lokal tersebut. Dalam pandangannya, Syech Muharam berhasil melakukan apa yang sering gagal dilakukan pemimpin lain: mengawinkan diplomasi politik tingkat nasional dengan eksekusi kebijakan berbasis data yang presisi di tingkat akar rumput.
” Kami memantau secara objektif. Akselerasi pembangunan di Aceh Besar kini berjalan on the right track. Syech Muharam membuktikan bahwa kepemimpinan transisi atau penjabat pun bisa melahirkan terobosan monumental jika didasari visi yang jelas dan integritas tata kelola ,” ujar Dr. Samsuardi kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (07/06/2026).
Capaian paling mencolok mata publik dan pengamat adalah keberhasilan Syech Muharam menembus birokrasi pusat untuk membawa proyek strategis nasional ke tanah Rencong. Dua unit “Sekolah Rakyat Unggulan”—sebuah inisiatif flagship Presiden Prabowo Subianto—resmi dibangun di Kuta Malaka dan Jantho.
Ini bukan sekadar bangunan fisik. Menurut Samsuardi, ini adalah intervensi sosial-ekonomi yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
” Ini prestasi luar biasa di sektor pendidikan tahun 2026. Sekolah Rakyat ini dikhususkan bagi siswa dari keluarga prasejahtera yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Konsepnya revolusioner: sekolah gratis, berasrama, dengan fasilitas mutu tinggi. Ini jawaban konkret atas ketimpangan akses pendidikan berkualitas ,” urai Samsuardi dengan nada tegas.
Keberhasilan melobi pemerintah pusat ini menunjukkan kapasitas negosiasi Syech Muharam yang mumpuni, memastikan Aceh Besar tidak tertinggal dalam peta distribusi anggaran strategis nasional.
Integritas Keuangan: Kembali Raih Opini WTP BPK RI
Di balik gemerlap infrastruktur, fondasi utama pemerintahan adalah kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara. Di bawah nakhoda Syech Muharam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar tahun 2026 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Bagi Dr. Sam, predikat WTP bukan sekadar sertifikat pajangan. Itu adalah bukti empiris bahwa tata kelola keuangan daerah bersih, transparan, dan akuntabel. ” Tanpa integritas keuangan, program sebaik apa pun akan diragukan efektivitasnya. Syech Muharam menjaga ‘rumah’ keuangan Aceh Besar tetap rapi ,” katanya.
Lompatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025
Data makro tidak pernah berbohong. Statistik tahun 2025 mencatatkan lompatan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Besar. Angka IPM daerah ini kini kokoh bertengger di kategori “Tinggi” (di atas ambang skor 70,00), mendekati standar kota-kota madya di Indonesia.
Dr. Samsuardi membedah kenaikan ini melalui tiga dimensi fundamental:
- Dimensi Kesehatan: Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat seiring optimalisasi Puskesmas dan penurunan drastis prevalensi stunting di tingkat gampong.
- Dimensi Pengetahuan: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh stabil, didorong pemerataan akses dan peningkatan kompetensi guru.
- Dimensi Standar Hidup Layak: Pengeluaran riil per kapita naik, mencerminkan penguatan daya beli masyarakat pasca-geliat sektor UMKM dan pertanian lokal. Analisis Kuantitatif: Kemiskinan Tekan ke Single Digit
Yang paling menarik perhatian para ekonom dan sosiolog adalah korelasi negatif-signifikan antara kenaikan IPM dan penurunan angka kemiskinan. Secara historis, angka kemiskinan Aceh Besar stagnan di kisaran 13%-14%. Namun, intervensi kebijakan Syech Muharam sepanjang 2025 berhasil menekan angka tersebut secara progresif menuju single digit (di bawah 10%).
Samsuardi mengidentifikasi tiga faktor determinan di balik tren positif ini:
- Presisi Jaring Pengaman Sosial: Penyaluran bansos menjadi jauh lebih akurat berkat pemutakhiran data DTKS real-time, meminimalisir kesalahan sasaran (exclusion dan inclusion error).
- Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Skema konstruksi swakelola (padat karya) membuka lapangan kerja lokal, menghidupkan ekonomi pedesaan yang sebelumnya lesu.
- Konektivitas Infrastruktur: Perbaikan jalan dan akses pasar memangkas biaya logistik petani, meningkatkan margin keuntungan mereka secara langsung.
” Secara keseluruhan, setahun kepemimpinan Syech Muharam memberikan dampak instan yang terukur. Integrasi antara jaminan pendidikan mutu tinggi seperti Sekolah Rakyat dan penguatan ekonomi makro akan menjadi fondasi kuat bagi masa depan Aceh Besar yang lebih sejahtera ,” pungkas Dr. Samsuardi.
Dengan catatan kaki setebal itu, satu tahun kepemimpinan Syech Muharam bukan lagi sekadar masa tunggu. Ia telah berubah menjadi masa pembuktian bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten, terukur, dan berpihak pada rakyat, tutup Dr sam yang juga aneuk Eks Kombatan.
