Skip to content
BANDA ACEH – Penanews.co.id – Mantan Tapol/Napol GAM sekaligus Juru Bicara Garda Muda Relawan pemenangan Mualem–Dek Fadh, Nasruddin Nyak Dhien Gajah, melontarkan kritik tajam terhadap Ketua DPRA terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran dalam APBA 2026 dan DPA 2026.
Ia secara terbuka menantang Ketua DPRA untuk membuka dokumen anggaran kepada publik dan menjelaskan secara rinci aliran dana JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) yang dinilai tidak lagi utuh sebagaimana mestinya.
“Publik berhak tahu ke mana dana JKA dialirkan. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Nasruddin menyebut, secara logika sederhana, setiap pengurangan anggaran di satu pos pasti diikuti penambahan di pos lain.
Ia menilai prinsip dasar ini cukup untuk menguji ada tidaknya pergeseran anggaran yang tidak wajar.
“Ini bukan soal rumit. Secara aritmatika sangat sederhana: jika berkurang di sini, pasti bertambah di tempat lain,” ujarnya.
Nasruddin Nyak Dhien Gajah, juga mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa sejumlah program dalam DPA di berbagai SKPA bukan berasal dari usulan internal, melainkan muncul belakangan dengan klaim sebagai Pokok Pikiran (Pokir) DPRA.
Bahkan, menurutnya, terdapat pihak-pihak yang datang langsung mengaku bahwa program tersebut adalah titipan Pokir.
Ia memperingatkan Ketua DPRA agar tidak mengambil langkah yang justru akan menjadi bumerang.
“Jangan sampai tindakan sendiri justru membuka aib yang lebih besar di hadapan publik,” katanya dengan nada keras.
Nasruddin juga mengingatkan, jika data Pokir dibuka oleh SKPA, potensi polemik yang lebih luas tidak dapat dihindari.
“Jika itu terjadi, semua akan terlihat jelas. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan,” ujarnya.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera menelusuri asal-usul program-program yang muncul secara tiba-tiba tersebut, termasuk mengungkap siapa aktor di balik “judul-judul baru” dalam perencanaan anggaran.
Kepada SKPA, ia menyerukan keberanian untuk bersikap tegas dengan tidak merealisasikan program-program yang dianggap bermasalah atau tidak melalui mekanisme yang sah.
“Hentikan program yang tidak jelas asal-usulnya. Kita lihat siapa yang benar-benar gelisah jika itu dilakukan,” katanya.
Di sisi lain, Nasruddin juga menyinggung adanya dugaan dinamika politik di balik situasi ini. Ia menilai terdapat upaya membangun narasi seolah-olah posisi Ketua DPRA terancam karena keberpihakannya kepada rakyat, khususnya dalam isu JKA.
“Jangan memelintir keadaan untuk pencitraan. Publik bisa menilai,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak mudah dibohongi.
“Rakyat tidak bodoh. Mereka mampu membedakan mana yang tulus memperjuangkan kepentingan publik dan mana yang sekadar menyamar di balik kepentingan pribadi,” pungkasnya.
Rilis ini menjadi peringatan keras agar tata kelola anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik manipulasi yang merugikan kepentingan rakyat Aceh.[]
