JAKARTA – Penanews.co.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom), M Qodari, menilai langkah-langkah ekonomi yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto berpeluang memunculkan penolakan dari sejumlah kalangan akibat dari kebijakan ekonomi yang saat ini sedang digerakkan Prabowo. Qodaei mencontohkan sepwrti, kebijakan yang menyentuh sektor strategis, seperti pengelolaan sumber daya alam dan tata niaga perdagangan.
Menurutnya, langkah yang ditempuh Prabowo untuk membenahi pengelolaan ekonomi nasional dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
“Saya mau katakan begini, Pak Prabowo ini bukan mustahil under attack, undersiege, dalam kepungan, karena Pak Prabowo melakukan perubahan-perubahan yang sangat fundamental terhadap tata cara berniaga, tata pengelolaan ekonomi kita dalam berbagai macam aspeknya. Salah satu yang paling fundamental berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam ya,” kata Qodari di acara peluncuran buku ‘Presiden Solusi’, di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan Prabowo berupaya mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai praktik pengelolaan sumber daya alam.
“Pada titik itu beliau melakukan evaluasi secara menyeluruh, di mana misalnya nih ya, salah satu turunan dari Undang-Undang Dasar Pasal 33 itu bahwa sesungguhnya selama ini ya lahan tambang, lahan perkebunan itu kan ya bukan milik orang per orang, tapi itu adalah milik negara begitu. Nah, sudah dimiliki orang per orang, kemudian uang untuk pengelolaannya, untuk membangun perkebunan, dipinjam juga dari bank negara. Nah, setelah itu ketika jualannya sudah laku, devisanya bukan kembali ke negara Indonesia tetapi berada di luar,” ucapnya.
Qodari menilai pemerintah juga berupaya memperbaiki berbagai praktik dalam kegiatan ekspor yang dinilai merugikan negara. Ia menyinggung praktik under invoicing hingga transfer pricing yang disebutnya menjadi perhatian pemerintah.
“Ada under invoicing, ada yang namanya transfer pricing. Nah, semua itu ingin dikoreksi oleh Pak Prabowo supaya apa? Supaya pendapatan bagi bangsa dan negara ini menjadi lebih besar dan uangnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menyelesaikan masalah-masalah fundamental bangsa kita seperti misalnya ketahanan pangan, ketahanan energi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Qodari menyinggung pembentukan lembaga baru yang bertugas mencatat dan mengelola transaksi komoditas sumber daya alam. Qodari menilai tidak tertutup kemungkinan muncul pihak-pihak yang menentang kebijakan pemerintah.
“Termasuk juga ya, termasuk juga adanya satu badan yang untuk mencatat dan kemudian mengelola semua produk-produk sumber daya alam tadi supaya dijual dengan mengatasi isu-isu under invoicing dan transfer pricing gitu. Nah, dalam konteks seperti ini ya bukan mustahil ada lawan-lawannya, ada kekuatan gelap kan begitu kan, ada kekuatan gelap yang tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo baik itu dalam negeri maupun itu dari luar negeri,” tegasnya.[]
Sumber detiknews
