Polisi Alihkan Aksi Demo Mahasiswa di Bundaran HI ke Patung Kuda atau Gedung DPR, ada Apa? berikut 5 Tuntutannya

by -115 Views
Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang akan demo di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang akan demo di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).| Foto Kompas.com/Dinda Aulia Ramadhanty

JAKARTA – Penanews.co.id – Kepolisian Daerah Metro Jaya berupaya untuk mengalihkan lokasi unjuk rasa mahasiswa yang semula direncanakan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa saat koordinasi sedang dilakukan agar massa mengalihkan aksinya ke area Patung Kuda atau Gedung MPR/DPR RI.

Langkah ini diambil demi menjaga kelancaran aktivitas publik dan roda ekonomi di sekitar Bundaran HI. “Iya, memang kita ketahui bahwa seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi. Karena memang ada kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Sehingga kita sama-sama memaklumi, memahami untuk saling menghormati,” kata Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir detik.com, Jumat (12/6/2026).

Budi mengatakan, melalui Direktorat Intelijen, tengah mengupayakan koordinasi supaya titik demo Bundaran HI dialihkan ke Patung Kuda atau DPR. Ia berharap, dengan demikian, aspirasi dari mahasiswa tersampaikan dengan baik.

“Dan kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR/MPR. Sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang,” ujar Budi.

“Sekali lagi terima kasih, kita sama-sama berdoa untuk kegiatan pengamanan, pelayanan, penyampaian pendapat ini dapat berjalan aman, tertib, dan dapat dikendalikan,” sambungnya.

Ia menyebut, sesuai instruksi dari Kapolda Komjen Asep Edi Suheri, tak ada personel polisi yang membawa senjata api dalam pengamanan ini. Ia meminta anggota Polri bersikap humanis dan tidak terprovokasi.

“Tadi kita sama-sama mendengarkan direktif Bapak Kapolda Metro Jaya menekankan bahwa petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan penyampaian aspirasi di muka umum harus sabar, humanis, tidak terprovokasi,” kata Kabid Humas.

“Termasuk penekanan dari Bapak Kapolda, tidak ada petugas TNI-Polri yang membawa senjata api di dalam pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat ini. Termasuk kita menghimbau, mengajak kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik dan sama-sama menghormati pengguna jalan lainnya,” imbuhnya.

Budi menyebut ada 6.088 personel gabungan TNI-Polri yang akan mengamankan demonstrasi mahasiswa hari ini. Ia menekankan anggota TNI-Polri dalam pengamanan tak ada yang membawa senjata api.

“Untuk jumlah personel gabungan TNI-Polri sejumlah 6.088 personel. Ini gabungan dari TNI 500 personel, ada dari Korbrimob 1.000 personel, BKO dari Kor Sabhara 200 personel, Polda Metro Jaya 3.802 personel dan Polres Metro Jakarta Pusat 586 personel,” kata Budi.

Budi mengatakan ada empat titik pengamanan yang dilakukan oleh Polda Metro, di antaranya sekitar MPR/DPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda, dan Cikini Raya. Ia memastikan polisi akan menjamin pelaksanaan aspirasi dari mahasiswa berjalan dengan baik.

“Kegiatan ini meliputi pengamanan, yang pertama di wilayah seputaran DPR/MPR RI, yang kedua seputaran Bundaran HI, yang ketiga seputaran Patung Kuda, dan keempat seputaran Cikini Raya,” kata Budi.

“Penyampaian aspirasi kepada publik ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi kehadiran petugas Polri dan TNI di dalam melaksanakan pelayanan ini untuk menjamin aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini tersampaikan dengan baik,” ujarnya.

5 Tuntutan Utama Mahasiswa

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk di akun Instagram @bemui_official dan @bemfebui, berikut informasi lengkap mengenai demo yang akan digelar BEM UI.

  • Hari/Tanggal: Jumat, 12 Juni 2026
  • Pukul: 10.00 WIB-sampai selesai
  • Titik Kumpul UI: Lapangan FISIP UI
  • Titik Kumpul FEB UI: Depan Koperasi Gedung A FEB UI
  • Titik Lokasi Demo: Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat
  • Dresscode: pakaian hitam dengan jaket kuning almamater

Aksi ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan sikap yang sebelumnya disampaikan oleh berbagai BEM fakultas UI mengenai kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan arah pemerintahan saat ini.

Dalam proses konsolidasi internal, para mahasiswa menyepakati lima tuntutan utama yang akan menjadi fokus demonstrasi. Berikut daftar tuntutan dalam demo BEM UI pada 12 Juni 2026:

1. Hentikan pemborosan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Mahasiswa menyebut bahwa pengeluaran negara dianggap tidak efisien, tidak tepat sasaran, atau kurang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM)

Isu ini berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. Harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula, daging saat ini cenderung naik.

Tak hanya itu, per 10 Juni 2026, Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dengan persentase kenaikan lebih dari 30 persen.

Ketika harga-harga tersebut meningkat, daya beli masyarakat menurun dan tekanan ekonomi semakin besar, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

3. Hentikan Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

Program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan setelah terkuaknya kasus korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Demikian pula dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang memotong anggaran dana desa ditambah dalam prakteknya, banyak pembangunannya yang tidak berada di lokasi yang strategis.

4. Hentikan militerisme di ranah sipil

Muncul kekhawatiran terhadap semakin luasnya keterlibatan unsur militer dalam bidang-bidang yang secara tradisional merupakan wilayah sipil, seperti birokrasi, pemerintahan, pendidikan, atau sektor-sektor nonpertahanan lainnya.

5. Meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak

Mahasiswa tampaknya berpendapat bahwa pemerintah belum secara terbuka mengakui atau bertanggung jawab atas berbagai masalah yang mereka anggap terjadi dalam bidang ekonomi maupun kebijakan publik.

ya