DENPASAR – Penanews.co.id– Sejumlah agenda diskusi strategis yang berlangsung di Bali menarik perhatian publik. Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, menilai sinergi antara Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pandangan tersebut disampaikan usai rangkaian pertemuan Firman Jaya Daeli dengan Wayan Koster dan Setiawan Budi Cahyono di Denpasar, Bali, pada 15–16 Juni 2026.
Pertemuan dengan Gubernur Bali berlangsung di Rumah Jabatan Jaya Sabha dalam suasana informal namun sarat pembahasan strategis terkait arah pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing Bali di tingkat nasional maupun global.
Menurut Firman Jaya Daeli, kepemimpinan Wayan Koster menunjukkan karakter pembangunan yang berbasis visi jangka panjang, dengan fokus pada percepatan kualitas masyarakat, penguatan kebudayaan, dan kemandirian daerah. Model kepemimpinan tersebut dinilai mampu menghadirkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas dan ketahanan sosial masyarakat Bali.
“Pembangunan daerah membutuhkan kepemimpinan yang memiliki arah, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan mengintegrasikan seluruh potensi daerah. Bali menunjukkan contoh bagaimana pembangunan dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat,” ujar Firman.
Sebelumnya, Firman juga menggelar diskusi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono, yang membahas penguatan konstitusionalitas serta kapasitas kelembagaan penegakan hukum. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu terkait penguatan institusi kejaksaan, kepastian hukum, dan dukungan terhadap agenda pembangunan daerah menjadi fokus pembahasan.
Firman menilai pengalaman panjang Setiawan Budi Cahyono di berbagai posisi strategis Kejaksaan Republik Indonesia menjadi modal penting dalam membangun tata kelola penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Kepemimpinan yang kuat di sektor hukum, menurutnya, merupakan prasyarat utama bagi terciptanya iklim investasi, stabilitas sosial, dan percepatan pembangunan daerah.
Sebagai mantan anggota DPR RI yang turut terlibat dalam perumusan sejumlah regulasi strategis, termasuk UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU Kehakiman, UU Pemerintahan Daerah, dan UU KPK, Firman menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil selalu ditopang oleh kolaborasi erat antara kepemimpinan pemerintahan dan institusi penegak hukum.
“Ketika pemerintah daerah memiliki visi pembangunan yang jelas dan aparat penegak hukum mampu menjaga kepastian serta keadilan, maka ruang percepatan pembangunan akan terbuka semakin luas. Sinergi seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia ke depan,” tegasnya.
Firman menambahkan bahwa kepemimpinan Gubernur Bali dan Kajati Bali mencerminkan model kolaborasi strategis yang saling memperkuat. Kombinasi antara kebijakan pembangunan yang progresif dan penegakan hukum yang kredibel diyakini mampu menghadirkan pembangunan yang lebih reformatif, transformatif, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Di tengah tantangan global dan persaingan antarwilayah yang semakin ketat, Bali dinilai terus menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah yang mampu mengintegrasikan pembangunan ekonomi, penguatan budaya, peningkatan kualitas SDM, dan kepastian hukum dalam satu kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
Sinergi kepemimpinan daerah dan penegakan hukum bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan faktor penentu dalam mewujudkan pembangunan yang berkemanusiaan, berkeadilan, berkeadaban, dan berorientasi pada kemajuan masyarakat secara menyeluruh.[Rifqi]
