JAKARTA – Penanews.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) kini memperketat sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Intervensi pemenuhan gizi ini akan diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Untuk menjamin akurasi dan efektivitas di lapangan, BGN berkomitmen melakukan pemutakhiran serta validasi data penerima manfaat secara berkala.
Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari mengatakan, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan gizi nasional. Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.
Dalam proses refocusing program, BGN menetapkan sejumlah kelompok prioritas penerima MBG, yakni:
“Data yang akurat sangat penting karena menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan penerima manfaat. Tujuannya adalah memastikan intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal,” kata Arum dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari detikhealth, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, BGN saat ini terus melakukan pemutakhiran dan validasi data penerima manfaat dengan mengintegrasikan berbagai indikator yang mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
Arum bilang, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima manfaat MBG. Faktor tersebut meliputi ketahanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data. Karena itu, kualitas data terus kami perbaiki agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi,” ujarnya.
BGN juga telah melakukan identifikasi dan pemetaan sejumlah wilayah serta satuan pendidikan sebagai bagian dari proses validasi data. Hasil pemetaan tersebut akan terus diperbarui seiring masuknya data baru dan hasil verifikasi lapangan.
Arum menegaskan, refocusing yang dilakukan bukan sekadar penyesuaian program, melainkan upaya memastikan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Refocusing yang kami lakukan bukan semata-mata penyesuaian program, tetapi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, data menjadi fondasi utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan,” kata dia.[]
Sumber CNBC Indonesia
