JAKARTA – Penanews.co.id – Guru Besar Ilmu Politik Prof Saiful Mujani menyoal rencana kenaikan ambang batas parlemen (parlimentary treshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold).
Menurutnya, wacana itu digulirkan oleh elit politik tertentu yang tidak punya pada kans demokrasi. Melainkan pada penyederhanaan sistem polisik.
Hal tersebut diungkapkan Saiful dalam sebuah siniar yang tayang di kanal Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
“Elit kita yang ingin menaikkan treshold itu kansnya bukan pada demokrasi, kansnya pada bagaimana cara menghomogenkan, bagaimana cara menyederhanakan, bagaimana cara membuat pelaksanaan pemerintah lebih gampang,” kata Saiful dikutip Penanews.co.id dari Fajar.co.id, Selasa (29/9/2026).
Tujuannya, menurut Saiful, agar konflk lebih sedikit. Sistemnya sederhana.
“Lebih sederhana. Konfliknya lebih sedikit,” ucapnya.
Padahal dengan menaikkan ambang batas, belm tentu konflik akan lebih sedikit. Konflik menurutnya akan terus ada.
““Belum tentu, yang banyak itu konfliknya lebih banyak. Belum tentu. Selama persaingan itu ada, konflik itu ada,” imbuhnya.
Dia melihat elit politik di Indonesia takut dengan konflik.
“Konflik itu menandakan sesuatu yang sehat sebenarnya, asal dikelola dengan baik. Jadi elit kita itu nampaknya takut dengan konflik. Konflik itu sesuatu yang buruk,” ungkapnya.
Lebih jauh, keinginginan menaikkan ambang batas dinilainya sebagai manifestasi warisan politik orde baru.
“Saya melihat tokoh-tokoh di elit kita, yang menginginkan treshold besar itu adalah tokoh-tokoh yang punya warisan politik lama. Orde baru lah,” ujarnya.
Saiful memberi gambaran. Saat orde baru, sistem memaksa untuk hanya ada tiga partai.
“Orde baru kan diatur hanya tiga dengan cara paksa. Bukan cara alamiah. Alamiah itu bukan dipaksa oleh sistemnya, tapi ya karena masyarakat tidak mau milih yang lain, gitu,” terangnya.
Saat itu, hanya ada Partai Golkar, PPP, dan PDIP. PPP misalnya, ada banyak entitas yang dilebur.
“Kalau orde baru itu dipaksa. Orang ngak mau dipaksa. Misalnya kayak PPP, PPP itu disitua ada Masyumi, ada NU, ada 10 partai waktu itu kalau nggak salah,” imbuhnya.
Itulah kenapa, kata Saiful, saat orde baru tumbang, PPP terpecah. Masing-masing entitas membuat partainya sendiri.
“Dipaksa. Padahal mereka nggak mau bersatu. Makanya ketika kebebasan terbuka, PPP jadi. Orang NU pada keluar, orang Masyumi pada keluar, bikin sendiri-sendiri lagi kan. Itu aslinya,” paparnya.
Dia pun menuding, elit yang menggulirkan wacana tersebut sebagai putra-putri orde baru.
“Demokrasi mau mengakomodir keragaman itu. Orde baru tidak mau. Elit kita yang sekarang itu putra-putri orde baru nampaknya. Gitu,” terangnya.
Elit tersebut, menurutnya ingin menyederhanakan sistem politik di Indonesia. Sama seperti saat orde baru.
“Yang ingin menyederhanakan demokrasi. Menyederhanakan politik dengna mengabaikan demokrasi,” pungkasnya
