JAKARTA – Penanews.co.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga anggota Fraksi PDIP, Alex Indra Lukman meminta Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas atau hotspot pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Sumatra dan Kalimantan.
Kebakaran hutan tersebut telah memberi dampak pada beberapa pada negara tetangga, dan mereka sudah mengolok-olok dengan memei Jerebu
Alex menilai keterbukaan informasi tersebut penting, terlebih sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop) yang bergerak di bidang lingkungan telah memublikasikan hasil investigasi maupun kajian mereka mengenai dugaan keterkaitan perusahaan dengan karhutla.
Karena itu, ia mendorong Prabowo selaku kepala negara untuk turut mengungkap data serupa yang dihimpun pemerintah dan aparat penegak hukum.
Dengan demikian, informasi mengenai perusahaan yang teridentifikasi terkait konsesi lahan dan titik panas dapat diketahui secara terbuka serta menjadi dasar penanganan karhutla sesuai ketentuan yang berlaku.
“Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” kata Alex melalui keterangan resmi, Jumat (16/10).
Data organisasi peduli lingkungan hidup yang menyebut negara tetangga ikut andil terhadap persoalan karhutla itu membuat Alex mendesak Prabowo untuk buka data demi menghindari fitnah dan olokan dari negara tetangga atau jiran.
“Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita ini. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya,” ucap anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.
Sebelum itu, sejumlah perusahaan perkebunan Malaysia dan Singapura diketahui masuk laporan investigasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Perusahaan-perusahaan tersebut dikaitkan dengan konsesi lahan yang ditemukan memiliki titik api, tetapi belum dinyatakan bersalah memicu kebakaran.
Laporan yang dirilis Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada Senin (5/10) mengidentifikasi setidaknya satu perusahaan Malaysia dan empat konsesi yang terkait dengan perusahaan berbasis di Singapura.
Namun, laporan tersebut tidak secara langsung menuduh perusahaan-perusahaan itu sebagai penyebab kebakaran di Sumatra dan Kalimantan Barat. Laporan itu juga tidak menyimpulkan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran hukum.
Sementara itu di negeri jiran, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengungkap hasil investigasi yang memicu karhutla di Indonesia hingga asap berdampak ke negaranya.
Fu mengatakan Badan Lingkungan Nasional (NEA) secara aktif memantau hotspot dan sebaran asap untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap peristiwa kabut asap itu. Proses tersebut mencakup analisis citra satelit dan data meteorologi untuk menentukan kemungkinan sumber kabut asap.
“Untuk menetapkan perusahaan mana yang bertanggung jawab, diperlukan informasi dari berbagai sumber, dan tidak semua informasi tersebut berada dalam yurisdiksi Singapura,” ujar dia saat konferensi pers Jumat (16/10), dikutip Channel News Asia.
“Berdasarkan penyelidikan kami sejauh ini, sebagian kabut asap yang terjadi di Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia,” sambungnya.
NEA, lanjut Fu, akan mengirim pemberitahuan langkah pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Polusi Asap Lintas Batas (THPA) ke tujuh perusahaan tersebut dengan berbagai instruksi.
Dia juga mengaku bakal memberi daftar perusahaan tersebut kepada media dan masyarakat secara terpisah. Selain itu, Fu mengaku sudah mengirim surat dan menghubungi lembaga terkait di Indonesia untuk menyampaikan kesiapan Singapura membantu mengatasi karhutla.
Hari ini, dia kembali berkomunikasi dengan Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni untuk menawarkan bantuan, baik berupa dukungan sipil maupun langkah-langkah lain, seperti dukungan untuk penyemaian awan (teknologi hujan buatan).
“Hingga saat ini, saya belum menerima tanggapan dari dia. Namun, kami tetap siap memberikan bantuan yang dianggap sesuai oleh pihak Indonesia dan akan terus berkoordinasi dengan mereka terkait hal ini,” kata Fu.
Korban karhutla di Indonesia
Selain desakan membuka data, Alex juga menyoroti tewasnya empat orang–petugas dan pekerja–saat memadamkan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), pada Kamis (15/10) kemarin.
“Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya. Seorang anak kehilangan ayah. Bahkan, tanaman dan satwa langka juga musnah. Mau sampai kapan kita seperti ini,” ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat itu.
Ia juga menyebut karhutla telah menimbulkan korban. Berdasarkan datanya, terdapat 324 orang kategori luka berat dan 23 orang luka ringan. Mayoritas berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.
Marak juga kasus ISPA. Berdasarkan data kumulatif dari Kementerian Kesehatan, terdapat 277.075 kasus di 63 kabupaten/kota dari 7 provinsi terdampak (per 12 Oktober 2026). Dimana, 62.400 kasus (22,5%) menimpa anak usia 0-5 tahun (balita).
Asap karhutla juga berdampak pada kualitas udara yang buruk, gangguan penerbangan di beberapa wilayah, penutupan sekolah di daerah terdampak seperti Papua dan Timor Leste serta puluhan ribu hektare lahan terbakar.
Oleh karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo sebelum semakin banyak korban berjatuhan akibat bencana karhutla.
“Kami mendesak presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu,” kata Alex.[]
Sumber CNN Indonesia
