Polda Aceh Tetapkan 22 Tersangka Kasus BBM Bersubsidi, 32 ton BBM Disita dan 18 Kendaraan Diamankan

by

BANDA ACEH – Penanews.co.id – Polda Aceh bersama jajaran Polres memperketat penindakan terhadap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dalam kurun waktu 19–25 Oktober 2026, sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka dari 19 laporan polisi terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.

Dalam operasi penegakan hukum tersebut, petugas juga menyita 18 unit kendaraan roda empat dan roda enam serta mengamankan total 32 ton BBM ilegal.

Data tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, berdasarkan laporan penegakan hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh dan Satreskrim Polres jajaran, Senin (26/10/2026).

Joko menyampaikan, penindakan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berpotensi mengganggu distribusi dan ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat, termasuk timbulnya antrean panjang di SPBU.

“Penegakan hukum akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan penggunaan BBM subsidi. Langkah ini sejalan dengan arahan Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan untuk menindak tegas penyalahgunaan BBM subsidi, sekaligus memastikan penyalurannya berjalan sesuai aturan,” kata Abituren Akabri 1994 itu.

“Berkat penegakan hukum tersebut, dalam beberapa waktu terakhir antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Aceh juga mulai terlihat lebih longgar,” tambahnya.

Meski demikian, kata Joko, pengawasan tetap diperlukan agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Joko mengatakan, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan serta menindak setiap dugaan penyimpangan. Ia juga mengajak masyarakat melaporkan indikasi penimbunan, penjualan BBM tanpa izin, maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi baik melalui call center 110 maupun ke Polres atau Polsek terdekat.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak terlibat dalam praktik penyaluran atau perdagangan ilegal. Para pelaku usaha juga diminta mematuhi ketentuan distribusi agar penyaluran BBM tidak merugikan masyarakat.[]

ya