PIDIE – Penanews.co.id – Ketua Perkumpulan Zirah Amanat Rakyat untuk Keadilan (ZARKA) Aceh, Rifqi Maulana, menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepolisian dalam menangani dugaan kasus pelecehan seksual yang menjadi sorotan publik di lingkungan Yayasan Jabal Ulum, Kabupaten Pidie. Ia meminta proses hukum berjalan tuntas, sekaligus menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap para korban tidak boleh berhenti hanya pada penanganan pidana.
Menurut Rifqi, persoalan Jabal Ulum harus dilihat secara menyeluruh. Tidak cukup hanya memproses pihak yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga perlu mengevaluasi sistem pengawasan, tata kelola kelembagaan, serta tanggung jawab pihak yayasan dalam menjamin keselamatan peserta didik.
“Apresiasi kami sampaikan kepada kepolisian yang telah menangani persoalan ini. Namun, jangan sampai perhatian hanya tertuju pada pelaku yang diproses secara pidana. Bagaimana dengan tanggung jawab yayasan terhadap para korban? Yayasan tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab moral dan kelembagaan,” tegas Rifqi.
Ia menilai, apabila dugaan peristiwa tersebut terjadi dalam lingkungan pendidikan, maka sistem pengawasan harus menjadi bagian penting dari evaluasi. Pengelola lembaga pendidikan memiliki kewajiban memastikan peserta didik berada dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan.
Yayasan Harus Bertanggung Jawab, Bukan Sekadar Menyerahkan Persoalan kepada Aparat
Rifqi menegaskan bahwa proses pidana dan tanggung jawab kelembagaan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi harus berjalan bersamaan. Penegakan hukum menjadi kewenangan aparat, sedangkan yayasan tetap harus mengambil tanggung jawab terhadap pemulihan korban.
Ia mendesak pimpinan/pihak yayasan menyediakan pendampingan psikologis, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi, serta pemulihan sosial bagi seluruh korban. Jangan sampai korban justru dibiarkan menghadapi trauma dan dampak peristiwa tersebut tanpa perhatian yang layak.
“Korban tidak boleh dibiarkan sendiri. Yayasan Jabal Ulum harus hadir dan bertanggung jawab. Jangan berlindung di balik proses hukum, kemudian menganggap seluruh persoalan sudah menjadi urusan kepolisian. Ada tanggung jawab moral, sosial, dan kelembagaan yang tetap harus dipenuhi,” ujarnya.
Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Dayah serta Pemerintah Desa Diminta Turun Tangan
Lebih lanjut, Rifqi meminta Dinas Pendidikan Dayah dan instansi terkait segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola Yayasan Jabal Ulum. Pemerintah desa juga perlu dilibatkan untuk memastikan persoalan kelembagaan dapat diselesaikan secara terbuka dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat.
Ia turut menyoroti informasi mengenai status yayasan yang disebut berkaitan dengan aset atau kepentingan desa serta persoalan pengelolaan kelembagaannya. Menurutnya, hal tersebut harus diperiksa secara administratif dan hukum agar jelas siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan.
Rifqi secara khusus meminta kepemimpinan Tgk. Azhar bertanggung jawab atas pemulihan korban selaku pembina yang disebut memiliki peran dalam pengelolaan yayasan untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan yang tidak berjalan selama ini.
“Kalau memang yayasan ini berkaitan dengan aset desa, maka pemerintah desa tidak boleh tinggal diam. Harus jelas bagaimana status kelembagaannya, siapa yang mengelola, bagaimana pertanggungjawabannya, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi tempat pendidikan justru menjadi sumber persoalan bagi masyarakat,” katanya.
Pengelolaan Dana BOS dan Konflik Yayasan Harus Diperiksa
Selain persoalan perlindungan peserta didik, Rifqi meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan yayasan, termasuk apabila terdapat Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) yang dikelola oleh lembaga tersebut.
Pemeriksaan perlu dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban. Jika ditemukan penyimpangan, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik antara pengelola yayasan dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apabila persoalan kelembagaan tidak segera ditertibkan, dikhawatirkan akan muncul persoalan baru yang berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan dan keselamatan peserta didik.
Jangan Tunggu Muncul Korban Berikutnya
Rifqi menegaskan, kasus ini harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan pendidikan secara serius. Aparat penegak hukum harus mengusut dugaan tindak pidana secara profesional, sementara pemerintah Dinas Pendidikan Dayah dan pihak yayasan wajib memastikan tidak ada lagi peserta didik yang menjadi korban.
Ia juga meminta aparat dan lembaga perlindungan anak membuka ruang pengaduan yang aman agar apabila terdapat korban lain, mereka berani menyampaikan laporan tanpa tekanan maupun intimidasi.
“Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru semua pihak bergerak. Kalau sistem pengawasan tidak dibenahi, persoalan serupa berpotensi terulang. Segera lakukan evaluasi, tertibkan tata kelola yayasan, perjelas tanggung jawab pembina dan pengelola, serta pastikan seluruh korban mendapatkan pemulihan,” tegasnya.
Menurut Rifqi, pendidikan tidak boleh dikorbankan akibat konflik pengelolaan lembaga. Penyelesaian persoalan Jabal Ulum harus melibatkan kepolisian, Dinas Pendidikan, pemerintah desa di bawah kepemimpinan Tgk. Azhar sebagaimana relevan dengan kewenangan masing-masing, serta unsur masyarakat.
“Yang paling utama adalah keselamatan peserta didik dan pemulihan korban. Jangan sampai persoalan kelembagaan mengorbankan masa depan anak-anak. Yayasan harus bertanggung jawab, pemerintah harus hadir, dan pengawasan harus diperbaiki secara menyeluruh,” tutup Rifqi.[]
