JAKARTA – Penanews.co.id – Kabar mengejutkan mengguncang panggung politik nasional. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, disebut telah mengambil langkah besar dengan mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia pada Rabu (11/11/2026). Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Ketika dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Budi Arie memberikan jawaban singkat yang memperkuat informasi pengunduran diri Gibran.
“Betul,” ujarnya.
Tak hanya membenarkan kabar pengunduran diri, Budi Arie juga membenarkan informasi mengenai lokasi penyerahan surat pengunduran diri yang disebut berlangsung saat Gibran bertemu Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
“Betul,” ujarnya ketika ditanya mengenai penyerahan surat tersebut di Halim.
Pernyataan Projo Menjadi Sorotan
Pernyataan Ketua Umum Projo itu menjadi perhatian karena menyangkut jabatan Wakil Presiden, salah satu posisi tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
Meski demikian, konfirmasi Budi Arie merupakan keterangan dari pimpinan organisasi kemasyarakatan, bukan pengumuman resmi dari lembaga kepresidenan.
Hingga informasi dalam bahan pemberitaan ini disampaikan, belum terdapat keterangan resmi yang disertakan dari Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo Subianto, ataupun Sekretariat Negara mengenai isi surat, waktu penyerahan, dan tindak lanjut pengunduran diri yang disebutkan tersebut.
Karena itu, kabar pengunduran diri Gibran masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang berwenang sebelum dapat dinyatakan sebagai perubahan resmi dalam susunan kepemimpinan nasional.
Pengunduran Diri Wapres Memiliki Konsekuensi Konstitusional
Apabila pengunduran diri Gibran benar-benar telah disampaikan dan diproses sesuai ketentuan hukum, perkembangan tersebut akan berkaitan langsung dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon, sedangkan pemilihan Wakil Presiden pengganti menjadi kewenangan MPR.
Namun, ketentuan tersebut berlaku apabila kekosongan jabatan telah terjadi secara sah. Keterangan mengenai penyerahan surat pengunduran diri saja belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh proses ketatanegaraan telah selesai.
Publik Menanti Penjelasan Resmi
Perkembangan kabar pengunduran diri Gibran berpotensi menimbulkan perhatian luas karena berkaitan dengan kesinambungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kejelasan mengenai benar atau tidaknya pengunduran diri tersebut, status surat yang disebut telah diserahkan, serta langkah konstitusional berikutnya menjadi informasi penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat.
Pernyataan Budi Arie Setiadi telah memberikan konfirmasi atas informasi yang ditanyakan kepadanya. Namun, kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden tetap memerlukan penjelasan resmi dari pihak Gibran maupun lembaga negara yang berwenang.[]
Sumber Lintas Nusantara News
