BANDA ACEH – Penanews.co.id – Nasruddin alias Nyak Dhin Gajah, Jubir Relawan GARDA MUDA Pemenangan Muaem-Dek Fadh, meminta Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) agar lebih serius mengurus kepentingan rakyat.
Menurutnya, pemerintah harus menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi dan menghabiskan anggaran tanpa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
Nyak Dhin Gajah juga mendesak agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mendapatkan rapor merah segera dievaluasi, terutama dinas-dinas yang memiliki alokasi anggaran besar, tetapi realisasi belanjanya masih sangat rendah.
Ia menilai, rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan program, maupun kemampuan pejabat dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Ada Beberapa SKPA yang menjadi sorotan . Sebagaimana informasi yang di dapat dinas dinas tersebut memiliki anggaran sekitar ratusan miliar, tetapi realisasinya baru terserap ada yang sekitar 20% bahkan masih dibawah itu.
Kondisi ini patut menjadi perhatian serius. Apalagi, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran besar hanya tercatat dalam dokumen APBA, tetapi manfaatnya tidak sampai kepada masyarakat. Rakyat membutuhkan kerja nyata pemerintah, bukan sekadar angka-angka dalam laporan,” sebut Nyak Dhin Gajah sebagai pernyataan sikapnya selaku jubir Relawan Marda Muda Pemenangan Mualem – Dekfadh, Rabu (11/11/2026) di Banda Aceh.
Ia juga mengingatkan, Aceh masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, pengangguran, pembangunan infrastruktur, hingga pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana.
Dalam situasi seperti ini, setiap rupiah anggaran pemerintah harus dipastikan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Nyak Dhin Gajah meminta Gubernur dan Wakil Gubernur tidak hanya memberikan teguran kepada kepala dinas yang lamban, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat terkait.
Evaluasi tersebut harus mencakup capaian program, realisasi fisik dan keuangan, kualitas pekerjaan, serta dampak kegiatan terhadap kehidupan masyarakat.
Ia juga meminta agar jabatan kepala dinas tidak sekadar menjadi posisi administratif, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan keberpihakan kepada rakyat.
“Kalau tidak mampu menjalankan program dan mengelola anggaran dengan baik, harus ada evaluasi. Jangan biarkan rakyat menanggung akibat dari buruknya kinerja birokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, Pemerintah Aceh harus membuktikan bahwa kepemimpinan Mualem-Dek Fadh benar-benar hadir untuk rakyat. Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya seberapa besar anggaran yang tersedia, melainkan seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.
“Aceh tidak kekurangan anggaran dan tidak kekurangan pejabat. Yang dibutuhkan sekarang adalah keseriusan, keberanian mengevaluasi, dan kemauan bekerja untuk rakyat,”pungkasnya.[]
